Setnov Polisikan Pemred Metro TV, Awas Jadi Bumerang!

Setnov Polisikan Pemred Metro TV, Awas Jadi Bumerang!

Ketua DPR Setya Novanto melaporkan Metro TV ke Bareskrim Polri. (foto - ist)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai, Ketua DPR Setya Novanto melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV, Putra Nababan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tidak tepat. Pelaporan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi media.

"Jangan dikriminalisasi media, terkecuali kalau memang faktanya tidak ada, fitnah, atau ada hukum yang dilanggar," kata Teten di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Menurutnya, bagi pemerintah fungsi media sangat penting untuk menyampaikan informasi ke publik. Pemberitaan Metro TV terkait sidang etik Novanto merupakan bentuk pengawasan oleh media massa. "Saya kira itu memang sebagai fungsi media," katanya. Keterbukaan publik untuk mengakses informasi sudah seharusnya menjadi komitmen semua pihak. 

Sebelumnya, kuasa hukum Razman Arif Nasution melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim, Senin 14 Desember. Putra dituding mencemarkan nama baik Novanto.

Menurut Razman, Metro TV mengaitkan Novanto dalam pembelian pesawat perang amfibi. Padahal, Novanto tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. "Itu urusan Menteri Pertahanan," katanya. Laporan Novanto teregister dengan Tanda Bukti Lapor No. TBL/886/XII/2015/Bareskrim.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan menanggapi santai laporan Novanto. Ia akan menjalani alur sesuai aturan Dewan Pers. Menurut Putra, apa yang disiarkan Metro TV merupakan produk jurnalistik. "Itu kan produk jurnalistik, dibuat sesuai dengan aturan. Ada undang-undangnya juga. Yang membuat UU-nya juga, kan, DPR,” kata Putra.

Menurut UU Pers No. 40 Tahun 1999, kata Putra, ada instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh Novanto bila keberatan atas pemberitaan. Salah satunya dengan menggunakan hak jawab. 

Dijelaskan, selama ini pihaknya telah menghubungi Novanto untuk meminta konfirmasi atas berita yang ada. Namun tidak mendapat jawaban.  "Kami sudah menghubungi sebelumnya, tapi beliau memang belum mau berkomentar,” katanya.

Putra sendiri menyayangkan sikap Ketua DPR yang seakan-akn tidak menghormati UU. DPR yang membuat UU, tapi mereka juga yang tidak menghormatinya. "Tidak memberikan pelajaran, bahkan terkesan tidak mendukung iklim demokrasi pers,” tegasnya. (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:,