DPR Ancam Goyang Jokowi Jika Tak Copot Rini Soemarno

DPR Ancam Goyang Jokowi Jika Tak Copot Rini Soemarno

Jokowi Berpotensi digoyang jika tak copot Rini Soemarno (foto - ist)

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II telah menyampaikan rekomendasi pencopotan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno kepada Presiden Jokowi. Selain itu, Pansus juga meminta Dirut Pelindo II RJ Lino untuk segera dicopot.
 
Menurut anggota Pansus dari Fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro jika rekomendasi itu tidak direspons pemerintah, DPR bisa kembali melanjutkan hak menyatakan pendapatnya. "Tinggal kembali kepada DPR, apakah mau melanjutkan untuk menyatakan hak menyampaikan pendapat atau tidak," kata Nizar, Rabu (23/12/2015).

Menurutnya, apa yang disampaikan dalam Paripurna telah menjadi keputusan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Hal itu sesuai dengan Undang Undang No, 17 tahun 2014 tentang MD3. "Sudah menjadi keputusan yang mengikat terhadap pemerintah," tegas Nizar.

Ia juga mengingatkan, rekomendasi Pansus wajib direspons oleh pemerintah, meski rekomendasi itu masih berupa laporan pertama. "Keputusan Pansus itu sudah disampaikan dalam Paripurna, meski masih laporan pertama," katanya.
 
Sementara itu, rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo yang digagas DPR itupun kabarnya sudah diterima Presiden Jokowi. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, rekomendasi pansus itu akan dipertimbangkan. "Hubungan kelembagaan itu saling menghormati. Tentunya sekarang Presiden dan Wapres tengah  mempertimbangkan rekomendasi itu," katanya.
 
Namun demikian, dirinya tidak bisa memastikan apakah pertimbangan Presiden terhadap rekomendasi Pansus Pelindo akan berujung pada pencopotan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN dan RJ Lino sebagai Dirut PT Pelindo II, seperti yang direkomendasikan oleh Pansus."Bagaimana ke depan, tentunya itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," tegas Pramono.
 
Sebagaimana diketahui, selain merekomendasikan agar Rini Soemarno mencopot RJ Lino dari jabatan Dirut PT Pelindo II, Pansus Pelindo yang dipimpin politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka itu pun meminta Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot Rini dari jabatan Menteri BUMN.
 
Menurut Rieke, secara politik Pansus mendapatkan fakta bahwa Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II itu telah bertindak dengan tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.
 
Pansus pun melihat, RJ Lino dan Rini Soemarno tidak mematuhi ketentuan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Anti KKN. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,