Pemerintah Terbitkan PP Tetap Realisasikan Pungutan BBM

Pemerintah Terbitkan PP Tetap Realisasikan Pungutan BBM

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Jakarta - Menjawab keraguan dari berbagai pihak soal payung hukum kebijakan pungutan bahan bakar minyak (BBM), pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)Dana Ketahanan Energi (DKE). PP tersebut untuk menindaklanjuti kebijakan DKE, disebabkan banyak yang menyebut pungutan itu ilegal karena tidak ada landasan hukumnya.
 
Dana ketahanan energi tersebut rencananya akan dipungut melalui harga jual BBM jenis Premium sebesar Rp 200 per liter dan Solar Rp 300 per liter. "Kemari kami bahas dana ketahanan energi menyepakati, pemerintah akan mempercepat berbagai langkah diperlukan untuk mendukung keputusan dan pelaksanaan penurunan harga BBM Premium dan Solar pada 5 Januari," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, Jakarta, Kamis (31/12/2015).
 
Menurut Darmin, banyak masyarakat mempertanyakan payung hukum dari kebijakan dana ketahanan energi. Namun, hal itu sudah ada landasan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Untuk memperkuat dan menindaklanjuti dana ketahanan energi, maka pemerintah segera menerbitkan PP.
 
"Masyarakat banyak membahas dana ketahanan energi, dasar hukumnya ada enggak sih. Ini kan sama dengan memungut dana dari masyarakat. Itu seharusnya ada UU yang melandasinya," katanya.
 
Darmin menjelaskan, UU Nomor 30 Tahun 2007 dipasal 30 disebutkan bahwa hasil studi untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.
 
"Itu kan berarti dari BBM yang ada. Jadi landasan itu, ayat selanjutnya mengatakan tata cara, itu lembaga macam-macam, itu akan diterbitkan PP. Ketentuan dana ketahanan energi itu diatur lebih lanjut lewat PP. Jadi ada UU meski memang penggunaan terbatas kepada mengembangkan EBT," tukasnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,