Dikebut Tol Dalam Kota Bandung Bisa Digunakan 2018

Dikebut Tol Dalam Kota Bandung Bisa Digunakan 2018

Dikebut pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung ditargetkan bisa digunakan 2018. (foto - ist)

Jakarta - Proyek pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang menghubungkan Pasteur-Cileunyi sepanjang 20,6 kilometer, segera direalisasikan akhir tahun ini. Sebanyak 13 kementerian dan lembaga yang memiliki lahan di lokasi yang akan dibangun BIUTR telah memberikan "lampu hijau."

"Kami minta proyek BIUTR tersebut dimulai sebelum akhir tahun ini, sehingga 2018 bisa selesai. Sebelumnya, dikerjakan dan diselesaikan tahun 2017-2019. Namun sekarang ini dipercepat," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli di Ruang Rapat Menko Maritim, Gedung BPPT 1 Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).

Rizal menyatakan, Pemkot Bandung sudah merencanakan pembangunan BIUTR sejak tahun 2011 lalu. Hanya saja selama kurang lebih lima tahun proyek itu mangkrak, akibat 13 kementerian dan lembaga yang enggan merelakan tanahnya dibangun BIUTR.

"Selama lima tahun ini tidak ada kemajuan yang berarti karena masalah pembebasan tanah. Meski punya pemerintah tapi ribet juga. Akhirnya Pak Ridwan Kamil minta tolong ke kami. Kesulitan pembangunan ya pembebasan lahan. Mundur lima tahun satu kabinet," katanya.

Mengenai soal pembiayaan akan dibiayai pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA). "Bagaimana agar kemacetan Bandung bisa dikurangi. Sepanjang 20,6 km di dalam kota, biayanya mencapai Rp 3,56 triliun. Lalu lintasnya akan mampu menampung 45 ribu kendaraan tiap hari," tegas Rizal.

Semua ganti rugi pembebasan lahan, seperti Polsek, Penjara Sukamiskin dan lain-lainnya, menurut Rizal Pemkot Bandung yang akan menanggung. "Secara prinsip sudah oke. Nanti Pemkot Bandung yang akan follow up satu-satu. Sudah tentu ada transportasi lain yang terintegrasi. Jadi tinggal follow up teknis dan kompensasi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi sepanjang 20,6 kilometer akan melintasi lahan milik sejumlah lembaga dan kementerian. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri, dan lembaga pemerintah lainnya.

Rizal menegaskan, saat ini 13 kementerian dan lembaga tersebut telah sepakat untuk menyerahkan lahannya guna pembangunan jalan tol ‎dari Pasteur dan bermuara di Majalaya dan Cileunyi, melalui Tegalluar. "‎Kang Emil sedang ada di Jerman, dia salam. Namun kami bersyukur tadi sudah ada kesepakatan 13 departemen bersedia menyerahkan tanahnya, yang digunakan untuk jalan tol fly over di Bandung," tambahnya. (Jr.)**

13 kementerian dan lembaga yang memiliki aset lahan di lokasi itu, yakni:

1. Kementerian Pertahanan (3 lokasi)

2. Kementerian BUMN (3 lokasi)

3. Kementerian Perhubungan (2 lokasi)

4. Kementerian ESDM (1 lokasi)

5. Badan Kepegawaian Negara (1 lokasi)

6. Badan Pemeriksa Keuangan (1 lokasi)

7. Kementerian Hukum dan HAM (2 lokasi)

8. Kementerian Pendidikan Nasional (1 lokasi)

9. Kementerian Keuangan (1 lokasi)

10. Badan Pusat Statistik (1 lokasi)

11. Kementerian PUPR (2 lokasi)

12. Kepolisian RI (2 lokasi)

13. Kementerian Agama (1 lokasi)

.

Categories:Info Bisnis,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait