SK Gugur, Tolak Hasil PTUN Menpora Disanksi Pidana

SK Gugur, Tolak Hasil PTUN Menpora Disanksi Pidana

SK pembekuan PSSI gugur, Menpora bisa terkena sanksi pidana jika menolak hasil PTUN. (foto - ist)

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ddqan Pengadilan Tertinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) telah memenangkan gugatan PSSI atas SK Pembekuan PSSI, yang dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Bahkan, Mahkamah Agung pun telah menolak kasasi yang diajukan Kemenpora.
 
Artinya, SK pembekuan PSSI yang dikeluarkan Menpora Imam Nahrawi gugur secara hukum. Untuk itu, Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti meminta agar Menpora patuh hukum. Ia meminta agar Menpora menerima keputusan itu sekaligus tidak bersikap egois, dengan mempertahankan SK pembekuan PSSI yang sudah berlangsung hampir setahun lamanya.
 
"Pemerintah seharusnya menaati peraturan yang ada di negara ini, bukannya malah melanggar. Apakah enak jika dilihat oleh masyarakat Indonesia jika pemerintahnya sendiri melanggar aturan hukum," kata La Nyalla, Selasa (8/3/2016).
 
"Sebaiknya Menpora tidak bersikap egois dan menerima apa yang sudah menjadi keputusan hukum. Sebab kami (PSSI) juga sudah tidak ingin berlama-lama terlibat kisruh seperti ini,” tegasnya.
 
PSSI dinyatakan berkekuatan hukum tetap

Sementara itu, dalam pertemuan yang juga dihadiri Direktur Hukum sekaligus Ketua Tim Pembela PSSI, Aristo Pangaribuan, dan Togar Manahan Nero yang bertindak sebagai Wakil Ketua Tim Pembela PSSI mengungkap, Surat Nomor 36/K/TUN/2016 secara gamblang menolak kasasi yang diajukan Kemenpora. Dan berdasar hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), PSSI dinyatakan inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Menurut Aristo Pangaribuan, pihak Kemenpora yang kasasinya ditolak harus segera mencabut SK Pembekuan PSSI, selambat-lambatnya 21 hari setelah surat itu keluar. Ia juga menyatakan sanksi yang akan diterima Menpora, jika mengabaikan surat dari MA.

Sesuai Pasal 216 KUHP, sanksi pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda, jika tidak mematuhi putusan MA. "Setelah ada surat MA, tidak ada alasan lagi bagi Kemenpora untuk tidak mematuhi putusan tersebut. Menpora harus segera mencabut SK Pembekuan PSSI selambatnya 21 hari dari keluarnya surat tersebut," tegas Aristo.

"Jika tidak mematuhi putusan MA, memang kami dari PSSI tidak bisa berbuat banyak. Namun, sesuai Pasal 216 KUHP, sanksi penjara bisa menjerat Menpora jika tidak mematuhinya. Ya, kita berharap bukan karena putusan ini Menpora mau mencabut SK Pembekuan, tapi dari hati yang tulus mau mencabut SK tersebut," tambahnya.

Pasca keluarnya surat dari MA, pihak Kemenpora sendiri dikabarkan segera mengajukan banding. Meski menurut Tim Pembela PSSI, putusan MA tersebut jelas sudah menegaskan jika posisi PSSI saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. (Jr.)**

.

Categories:Sepak bola,
Tags:,