Ribuan Sopir Taksi Desak Pemerintah Tutup Taksi Online

Ribuan Sopir Taksi Desak Pemerintah Tutup Taksi Online

Sopir taksi menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. (foto - detik.com)

Jakarta - Ribuan sopir taksi menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, mendesak pemerintah untuk segera menutup taksi yang berbasis online seperti Grab dan Uber, Senin (14/3/2016) pagi.

Salah seorang sopir taksi mengatakan, pengahasilannya menurun drastis sejak taksi online beroperasi. Jika dulu bisa meraup Rp 100 - Rp 150 ribu per hari, kini hanya bisa mendapatkan penghasilan Rp 20 - Rp 30 ribu. "Mereka bersaing secara tidak sehat, tidak memakai plat kuning dan argo," kata salah seorang peserta demo.

Disebutkan, dari segi harga mereka juga jauh lebih murah. Taksi-taksi itu menggunakan aplikasi yang tidak diketahui oleh pengemudi konvensional sepertinya. "Yang pasti mereka merugikan kami," tegasnya. Massa demo pun melakukan longmarch dari depan Balaikota Jakarta menuju Istana Negara. Mereka terlihat menggunakan sejumlah spanduk berisi tuntutan, termasuk kepada Presiden Jokowi.

Aparat kepolisian juga tampak berjaga-jaga mengawal aksi demo. Mereka akan memberikan fasilitas dan jaminan keamanan selama para demonstran bersikap tertib. "Aksi itu hak demokrasi, hak unjuk rasa mereka. Selama melaksanakan dengan tertib, Polda Metro Jaya akan mengawal mereka dari sini hingga di Istana," kata polisi.

Sementara itu, Cecep Handoko, salah seorang perwakilan Perkumpulan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) mengancam bakal mengerahkan pengemudi angkutan darat di seluruh Indonesia untuk mogok. Ancaman itu dikemukakanh jika tuntutan dari para sopir tidak diindahkan pemerintah. "Kalau enggak ditanggapi sama pemerintah, bukan tidak mungkin kita akan mogok secara nasional," katanya.

Ketika diterima Dinas Perhubungan DKI, belum ada pembicaraan lebih lanjut menangani keluhan PPAD. Sebab, kewenangan untuk menutup aplikasi transportasi berbasis aplikasi berada pada pemerintah pusat. "Kami benar-benar dirugikan. Pemprov DKI enggak punya legitimasi tutup aplikasi," katanya.

Mereka menuntut agar pemerintah menindak angkutan pelat hitam yang melanggar aturan. Selama ini banyak pelat hitam yang tergabung dalam aplikasi Grab Car dan Uber yang beroperasi tak ubahnya taksi. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,