Kemenhub Terbitkan Izin Usaha Pembangunan Kereta Cepat

Kemenhub Terbitkan Izin Usaha Pembangunan Kereta Cepat

Kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta

Jakarta - Kementerian Perhubungan menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Kamis (17/3/2016). Izin termuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2016, tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Kereta Api Cepat Antara Jakarta dan Bandung kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina.

Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian untuk kereta cepat berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak Keputusan Menteri Perhubungan ini terbit.

Dengan begitu, izinnya akan berakhir pada 2047. "Izin usaha ini dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 20 tahun," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta. Pemegang izin usaha wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian. "Paling lama tiga tahun," tambahnya.

Hermanto menyatakan, perusahaan harus sudah menyelesaikan kegiatan perencanaan teknis, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL, pengadaan tanah, dan mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.

"Selain itu, pemegang izin ini diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan itu, setiap setahun sekali kepada Kementerian Perhubungan selaku pemberi izin," tegas Hermanto.

Sementara itu, pihaknya bisa mencabut izin kalau KCIC tak mematuhi aturan ini. Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum juga akan dicabut jika dalam waktu satu tahun setelah diberikannya izin KCIC, tidak melakukan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL.

Selain itu, izin usaha penyelenggaraan ini juga akan dicabut jika  jangka waktu tiga tahun telah terlampaui, KCIC belum menyelesaikan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL, dan tidak ada permohonan dari Badan Usaha untuk memperpanjang penyelesaian kegiatan itu. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,