Pemkot Bandung Ancam Sita Mobil Omprengan Ilegal

Pemkot Bandung Ancam Sita Mobil Omprengan Ilegal

Pemerintah Kota Bandung ancam menyita mobil angkutan pelat hitam jika nekat mengangkut penumpang. (foto - ilustrasi)

Bandung - Karena beroperasi secara liar dan ilegal, Pemerinth Kota (Pemkot) Bandung ancam menyita mobil omprengan atau angkutan pelat hitam jika nekat mengangkut penumpang. Untuk itu, Pemkot segera mengajukan pembuatan surat pernyataan, guna memperkuat penertiban angkutan pelat hitam.

Menurut Walikota Bandung Ridwan Kamil, hal itu bertujuan melindungi masyarakat sebagai pengguna angkutan. Pihaknya akan melibatkan pemilik mobil dan sopir. Mereka akan diminta menandatangani surat pernyataan agar tak kembali mengangkut penumpang. "Jadi kalau nanti mereka muncul lagi di jalan, mobil menjadi aset negara," kata Emil di Balaikota, Senin (21/3/2016).

Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Enjang Mulyana mengatakan, setidaknya 40 mobil angkutan pelat hitam hilir mudik di Kota Kembang. Namun, hanya 22 mobil yang terdata di Pemkot Bandung. Sebagian besar, mobil itu beroperasi di sekitar Alun-alun Kota Bandung dan Terminal Cicaheum. "Kita akan semakin gencar untuk menertibkan keberadaan mereka. Kalau mereka tetap nekat beroperasi, maka mobil akan kita sita," tegas Enjang.

Sebelumnya, Dishub Kota Bandung akan membentuk tim khusus untuk menuntaskan maraknya angkutan kota (angkot) ilegal yang menggunakan pelat nomor hitam. Hal itu dilakukan menyikapi adanya perseteruan antara Walikota Bandung dan sopir angkutan kota ilegal berpelat hitam.

Menurut Kepala Dishub Kota Bandung Didi Ruswandi, tim khusus nantinya melibatkan Kepolisian dan TNI. "Sudah ada pembicaraan dengan Kasatlantas Polres Bandung dan Dandim. Namun tim ini dic luar petugas penegakan hukum (Gakum), nanti tim khusus yang beroperasi," katanya.

Didi menyatakan, wacana membetuk tim khusus telah dibicarakan dengan Kang Emil, dalam rapat besar di Pendopo, pada Rabu lalu. Dishub Kota Bandung juga akan menertibkan angkot yang melebihi batas kelaikan untuk beroperasi. "Termasuk angkit yang melebihi batas kalaikan 10 tahun. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan pengusaha angkot lainnya," kata Didi. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,