Menkominfo Salahi Aturan Layanan Transportasi Online

Menkominfo Salahi Aturan Layanan Transportasi Online

Demo tuntut pemblokiran aplikasi transportasi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (foto - ist)

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dinilai telah menyalahi kewenangan sebagai Menkominfo, terkait persoalan layanan transportasi online. Salah satu aspirasi Front Transportasi Jakarta, agar apllikasi transportasi online GrabCar dan Uber diblokir secepatnya hari ini.
 
Menurut  Ketua Umum Front Transportasi Jakarta, Haryanto Tambunan jalan keluar pembentukan koperasi untuk menaungi GrabCar dan Uber di Indonesia tidak tepat. Sebelumnya Rudiantara mengatakan, jalan tengah terkait polemik legalitas aplikasi transportasi online adalah koperasi. Kedua layanan online itu pun setuju dengan keputusan itu.
 
"Rudiantara sudah menyalahi kewenangannya sebagai Menkominfo. Koperasi jangan menjadi tameng untuk perusahaan. Dengan legalitas koperasi, Kominfo tidak ada kewenangannya karena itu ranah Menteri Perhubungan," kata Haryanto, Selasa (22/3/2016).

Ia pun menyoroti pelat hitam dan penetapan tarif oleh Grab dan Uber, yang menurutnya sudah melanggar undang-undang yang ada. Kedua layanan itu sudah melanggar UU No. 22 Tahun 2009, tentang Angkutan Jalan Raya. "Kalau memang tidak ada kemajuan, kemungkinan besar kami akan laporkan (kasus taksi online) ke Polda Metro Jaya," tegasnya.
 
Dalam aksi demo tersebut, Front Transportasi Jakarta menggelar aksi di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk menuntut agar aplikasi Uber dan Grabcar diblokir. Puluhan massa menggelar aksinya di depan pintu Gerbang Gedung Kemenkominfo dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan dan bendera.
 
Orasi juga digelar untuk menyatakan tuntutan. Tampak pula satu truk aparat kepolisian yang menjaga ketertiban. Menurut Harianto Tambunan, pihaknya akan mendesak agar aplikasi Uber dan GrabCar diblokir saat ini, amenteri perhubungan juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk menutup aplikasi tersebut.

Ia juga mempertanyakan tida adanya kesamaan sikap antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menhub dengan tegas telah menjalankan kebijakan sesuai Undang-Undang, sementara Menteri Komunikasi dan Informatika masih berdalih untuk tidak memblokir. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,