Pengesahan Dua Raperda Reklamasi Dihentikan

Pengesahan Dua Raperda Reklamasi Dihentikan

DPRD DKI Sepakat Tunda Pembahasan Raperda tentang Reklamasi. (foto - ist)

Jakarta - Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI resmi memutuskan penghentian proses pengesahan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta dan Raperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2016 lalu, diikuti penetapan statusnya sebagai tersangka, menjadi alasan utama dihentikannya proses itu.

"Alasan dihentikannya karena adanya permasalahan menyangkut OTT," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016). Sembilan fraksi di DPRD DKI pun bulat menyetujui keputusan itu. Sementara DPRD DKI sendiri segera mengirim surat tembusan ke Pemprov DKI yang mengabarkan pembatalan.

Pras yang berasal dari Fraksi PDI-P atau fraksi pertama yang menyatakan tak melanjutkan proses pembahasan, menyampaikan penyesalannya. Kedua raperda sebelumnya disusun untuk memastikan kompensasi yang sesuai dan menjamin proyek reklamasi tidak merugikan warga Jakarta.

Adanya kasus hukum membuat DPRD DKI mengambil langkah untuk tidak melanjutkan pembahasan. "Awalnya pembahasan berlangsung baik. Di tengah-tengah malah muncul proses hukum," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,