Proyek RS Sumber Waras Rugikan Negara Rp 173 Miliar

Proyek RS Sumber Waras Rugikan Negara Rp 173 Miliar

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman. (foto - ist)

Jakarta - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, terdapat kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakitr (RS) Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKl Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menyebutkan, pihaknya merasa terkejut ketika mendapat penjelasan dari BPK tersebut. Benny pun mendapat penjelasan langsung ketika menyambangi Kantor BPK, Selasa (19/4/2016).

Menurut Benny, BPK telah menjelaskan mengenai perkara pembelian lahan Sumber Waras tersebut. Termasuk mengenai adanya dugaan penyimpangan administrasi dan penyimpangan hukum. "Yang mencengangkan Komisi III, yakni hasil audit BPK. Indikasi kerugian negaranya mencapai Rp 193 miliar, tapi setelah dilakukan audit atas permintaan KPK, kerugian pun sedikitnya mencapai Rp173 miliar," katanya.

Dikatakan, pihaknya telah mendapat penjelasan mengenai berbagai tahapan yang dilakukan BPK dalam melakukan audit. Termasuk mengenai permintaan audit dari KPK kepada BPK. Terkait hasil audit investigasi yang dilakukan BPK tersebut, Benny mengaku sepenuhnya merasa yakin. "Jelas kami percaya, BPK merupakan lembaga satu-satunya di negeri ini yang melakukan audit keuangan negara," tegas Benny.

KPK terus melakukan penyelidikan

Sebelumnya KPK menegaskan, proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras masih terus dilakukan. Sudah lebih dari 30 orang yang diminta keterangannya terkait kasus itu, baik dari pemerintah provinsi maupun pihak swasta.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyatakan, untuk menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan memang masih memerlukan proses. Salah satunya adalah menelisik, apakah ada niat jahat di dalamnya. "Kalau mau naikin ke penyidikan harus yakin. Kalau tidak ada niat untuk melakukan tindakan jahat akan sulit nantinya. Itu yang akan kami gali selama tahap penyelidikan," kata Alex, di Gedung KPK Jakarta.

Alex pun tidak menampik jika hasil audit BPK menjadi salah satu bahan dalam melakukan penyelidikan. Namun, hasil audit itu masih perlu dikonfirmasi dengan keterangan sejumlah pihak.

BPK sebelumnya telah mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras. Bahkan, BPK menyebut ada enam penyimpangan yang ditemukan dari hasil audit investigatif. "Yakni perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Supardi.

Eddy menjelaskan, penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras masih dalam satu siklus. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh, dan pendalaman lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak KPK. "Menyimpang itu satu siklus, proses awal sampai akhir terhadap pengadaaan lahan. Secara detail KPK akan dalami," ungkapnya.

Menurutnya, audit investigatif yang dilakukan oleh BPK merupakan permintaan dari KPK. Hasil audit tersebut kini telah diserahkan kepada pihak KPK. Terkait substansi dan kesimpulan hasil pemeriksaan termasuk dugaan kerugian negara, memang merupakan ranah KPK. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,