Kontras Kritik Jokowi Tanggapi Soal Isu Kebangkitan PKI

Kontras Kritik Jokowi Tanggapi Soal Isu Kebangkitan PKI

Kontras Kritik Jokowi Tanggapi Soal Isu Kebangkitan PKI. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Maraknya operasi antikomunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, utamanya pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, upaya menciptakan “musuh” dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme di Indonesia.

"Tindakan itu sungguh aneh karena PKI sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum di antara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan itu? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan," kata Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Kamis, 12 Mei 2016.

Menurut Haris, ketidakwarasan juga terlihat dari tindakan di lapangan yang terjadi dalam beberapa hari ini. Ketakutan akan PKI atau komunisme diwujudkan dengan mengamankan, menangkap, menyita atau melarang pemakaian kaos bergambar palu arit dan kaus berwarna merah. Bahkan film yang membahas pelanggaran HAM, intimidasi ke penerbit buku pun tak luput dilancarkan.

"Semua tindakan itu tidak berhubungan dengan suatu tindak pidana apapun yang sudah terjadi. Situasi ini justru menunjukkan, ada upaya membangun kembali peran intervensi militer di Indonesia untuk masuk merecoki kehidupan sipil demokratis di Indonesia, di mana tentara melakukan intimidasi," tegas Haris.

Ia mengatakan, apa yang terjadi adalah sebuah operasi bergaya Orde Baru dengan sedikit menggunakan peran teknologi informasi. Ia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang hanya mengamini genderang operasi atau propaganda. Diperparah dengan pernyataan Presiden yang menyatakan, perlu penegakan hukum atas komunisme.

Haris khawatir, pernyataan itu bisa dijadikan alat pembenaran bagi siapapun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan. Ini dilakukan dengan dalih atas nama “komunisme” seseorang atau kelompok tertentu, bisa melakukan main hakim sendiri.

"Operasi itu terjadi akibat kegamangan pemerintahan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Ketidakpatuhan hukum oleh Komnas HAM, Jaksa Agung dan Presiden berdampak pada cara-cara penyelesaian, yang berpotensi memunculkan atau "sengaja menciptakan" konflik sosial atau operasi tertentu," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,