2 Tahun Pemerintahan Jokowi Utang Indonesia Membengkak

2 Tahun Pemerintahan Jokowi Utang Indonesia Membengkak

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi Utang Indonesia Membengkak. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Utang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi membengkak dibandingkan era Presiden RI sebelumnya, meski baru memimpin sekitar dua tahun.
 
"Belum dua tahun Jokowi memerintah, dia terbesar meminjam uang. Dengan demikian, akhirnya utang luar negeri kita terus meningkat. Bahaya itu," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
 
Namun, Hinca tidak menyebutkan angka pastinya, termasuk berapa besar peningkatannya dibanding Presiden terdahulu. Namun, ia memastikan jika Partai Demokrat telah menghitungnya. "Kita sudah hitung, angka utang Jokowi lebih tinggi dalam dua tahun ini," katanya.
 
Sementara pada zaman SBY menjadi Presiden,  Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu justru berhasil menghapus utang luar negeri Indonesia, pada beberapa lembaga donor internasional. "Di zaman SBY sebagian sudah dihapus lewat IMF".
 
Keberhasilan SBY menghapus utang luar negeri oleh karena tak terlalu jor-joran dalam membangun infrastruktur. Sementara di era Jokowi, Presiden yang diusung PDIP itu justru memprioritaskan pembangunan infrastruktur. "Pembangunan Infrastruktur di era SBY berjalan pelan-pelan, karena berbahaya untuk ekonomi jangka pendek. Jangka panjang memang iya, itupun kalau jalan," kata Hinca.
 
Dicontohkan, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang terbengkalai. "Sebagai contoh kereta api cepat Jakarta-Bandung mangkrak. Masa kita diam saja. Lalu pinjam lagi dari Cina. Investasi lagi di situ, tapi belum jalan sehingga tambah bengkak utang kita," tegasnya.
 
Sebagai partai politik, Hinca mengaku Demokrat wajib mengingatkan. Untuk itulah Demokrat menyarankan agar tak jor-joran dalam hal pembangunan infrastruktur. Saat sama, tax amnesty yang sedang didorong pemerintah juga bukan jalan yang tepat untuk mengisi kekosongan APBN. "Sebagai partai politik Demokrat harus mengingatkan. Karena itu, tax amnesty bukan jalan yang baik untuk menambal APBN. Kami lebih cenderung cut budget untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu," katanya.
 
Apalagi, pembangunan infrastruktur juga harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya, jika pemerintah hendak membangun jalan tol, maka harus ditopang keberadaan industri di dekat tol yang akan dibangun. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,