Hukuman Suryadharma Ali Diperberat Jadi 10 Tahun

Hukuman Suryadharma Ali Diperberat Jadi 10 Tahun

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali

Jakarta - Banding yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKl Jakarta. Dalam putusannya, hakim justru memperberat hukuman penjara kepada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dari 6 tahun menjadi 10 tahun penjara.
 
Majelis Hakim di tingkat banding menyatakan, Suryadharma Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Dan menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM) selaku Menteri Agama.
 
"Dari 6 tahun penjara di tingkat pertama, dinaikkan menjadi 10 tahun di tingkat banding," kata Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKl Jakarta, Heru Pramono, Kamis (2/6/2016). Kendati diperberat, pidana denda ataupun pidana tambahan uang pengganti tidak berubah. 
 
Menurut Heru, pidana denda dan uang tambahan masih sama seperti putusan pada pengadilan tingkat pertama. Hal itu sesuai keputusan pada perkara dengan nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKl, yang diputus pada 19 Mei 2016 lalu. Majelis banding yang memutus perkara itu diketuai Hakim Mas'ud Halim.
 
Sebelumnya, majelis hakim tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Suryadharma Ali.
 
Selain hukuman diperberat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga  menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Suryadharma Ali. Ia dicabut hak politiknya untuk tidak menduduki jabatan publik selama 5 tahun.
 
Pidana tambahan itu merupakan bagian putusan pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKl Jakarta. "Jadi pidana penjaranya dinaikkan dari 6 tahun menjadi 10 tahun, lalu pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun," katanya.
 
Heru menyebutkan, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dalam memperberat hukuman SDA. Dia mengatakan, putusan pengadilan tingkat pertama perlu diperbaiki, sehingga dilakukan perubahan oleh Pengadilan Tinggi.
 
"Kalau kami periksa banding, itu kan yang kami pertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan oleh tingkat pertama itu sudah sesuai dengan keadilan atau belum, sudah sesuai dengan kesalahannya apa belum. Kalau kami anggap belum, kami perbaiki mengenai hukumannya," tegas Heru. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,