RI Harus Waspadai Penyerobotan Laut Natuna oleh China

RI Harus Waspadai Penyerobotan Laut Natuna oleh China

Waspadai penyerobotan Laut Natuna. (foto - ist)

Jakarta - Tak dipungkiri pergolakan di Laut Cina Selatan antara Cina dengan beberapa negara yang juga mengklaim perairan itu, terus memanas. Hal itu terkait dengan sikap Cina yang memperkuat ekonomi, politik dan militer di wilayah itu. Cina juga melakukan tindakan militisasi, dengan melakukan reklamasi lahan skala besar dan konstruksi di perairan.
 
Menanggapi hal itu, pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia harus meningkatkan hak kedaulatan wilayah di zona maritim. Meski Indonesia bukan merupakan negara claimant state, Indonesia mempunyai hak atas sengketa daulat atas perairan Natuna dengan Cina, terutama di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
 
"Pihak Angkatan Laut, KKP dan Kementerian Luar Negeri RI harus tegas terhadap ZEE dan tidak bisa hanya diam. Jika Indonesia tidak protes, sama artinya dengan membiarkan, Perairan Natuna merupakan traditional fishing ground Cina," ujar Hikmahanto dalam Seminar Nasional tentang Klaim 9-Dashed Line Tiongkok di Kampus Salemba UI, Senin (13/6/2016).
 
Menurut Hikmahanto, hal itu berkaitan dengan penangkapan kapal nelayan Cina oleh Kementerian KKP dan Angkatan Laut beberapa waktu lalu, yang masuk ke ZEE. Kejadian itu kemudian mendapat protes dari Pemerintah Cina, yang mengindikasikan bahwa Cina ingin menegaskan 9-Dashed Line atau Sembilan Garis Putus-putus dengan Indonesia.
 
"Dari indikasi insiden penangkapan nelayan Cina di ZEE mengindikasi, Pemerintah Cina mengatakan bahwa harusnya nelayan mereka  tidak diproses hukum, karena masih berada dalam wilayah traditional fishing. Muncul indikasi, ada seolah ada tumpang tindih 9-dashed line yang bersinggungan dengan ZEE," kata Hikmahanto.
 
Ia menyatakan, klaim Cina atas Sembilan Garis Putus-putus itu tidak berdasar dan tidak jelas koordinatnya. Pemerintah Cina sebelumnya menentukan garis batas itu berdasarkan histori. Namun, Indonesia hingga saat ini secara resmi tidak mempunyai overlaping klaim dengan Pemerintah Cina atas wilayah Laut Cina Selatan.(Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait