Jegal Perang Narkoba Duterte Ancam Perang Darurat Militer

Jegal Perang Narkoba Duterte Ancam Perang Darurat Militer

Presiden Filipina Rodrigo Duterte konsisten perang terhadap narkoba. (foto - ist)

Manila - Perang melawan narkoba yang dilancarkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte sejak disumpah sebagai presiden, dinilai banyak kalangan terlalu brutal. Bahkan, Duterte mengancam alan memberlakukan darurat perang militer, jika ada aparat hukum yang coba melakukan intervensi terhadap perang narkoba.

"Ini akan terus berlanjut, dan kalau kalian sampai mencoba menghentikan saya, boleh-boleh saja. Itu berarti kalian memaksa saya memberlakukan darurat militer," kata Duterte, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Aljazeera, Rabu (10/8/2016).

"Banyak warga Filipina yang tewas. Namun saya menduga lebih banyak perempuan diperkosa, pria tewas, anak-anak diperkosa. Semua oleh para pecandu narkoba," tegas Duterte. "Tolong jangan ciptakan konfrontasi, atau kita semua akan kalah".

Reaksi Duterte tersebut dilakukan setelah menerima surat dari Ketua Mahkamah Agung, Lourdes Sereno yang mempertanyakan keputusan presiden mengeluarkan daftar nama aparat hukum, yang diduga terkait dengan perdagangan obat bius.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, hanya pengadilan yang berhak mengeluarkan nama-nama hakim yang diduga terkait perbuatan tercela. Dalam surat itu, Sereno menulis, kendati bahaya narkoba telah merusak kehidupan warga, proses hukum seharusnya diberlakukan sebelum membeberkan nama para hakim ke publik.

Ketua MA juga juga mengatakan,  para hakim itu juga menjadi target para kriminal termasuk bos obat bius, di mana 26 pengadil dilaporkan hilang sejak 1999. Rodrigo Duterte berkali-kali mengatakan, ia punya tugas mulia untuk melindungi warga Filipina dari narkoba dan politik yang dikuasai pengaruh obat-obatan haram.

Selain hakim, Duterte juga menyebut pejabat termasuk walikota dan anggota kongres. "Saya tak peduli soal hak asasi manusia," katanya. Filipina pernah memiliki sejarah pemerintahan di bawah darurat militer. Pada tahun 1972, mantan Presiden Ferdinand Marcos pernah mendeklarasikan  martial law, yang ternyata memberi jalan kepadanya untuk menjadi diktaktor. (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,