4,7 Juta Buruh Terancam Di-PHK Jika Harga Rokok Naik

4,7 Juta Buruh Terancam Di-PHK Jika Harga Rokok Naik

Industri rokok di Kudus Jawa Tengah mempekerjakan puluhan ribu pekerja. (foto - ist)

Jakarta - Pemerintah didesak untuk mempertimbangkan secara matang, terkait wacana kenaikan harga rokok di dalam negeri. Sebab, kenaikan harga tersebut tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga para pekerjanya serta petani tembakau.
 
Diakui Presiden Konfederasi Serikat Pekerja ‎Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kesehatan menjadi salah satu alasan utama pemerintah untuk menaikkan harga rokok. Namun, pemerintah tetap harus memikirkan dampak lainnya. Salah satunya jumlah pekerja dan petani di sektor industri hasil tembakau.
 
"Buruh setuju pertimbangan kesehatan menjadi prioritas, tetapi setiap kebijakan pemerintah harus komprehensif. Yang juga harus mempertimbangkan soal ketenagakerjaan," katanya di Jakarta, Senin (22/8/2016). Apabila harga produk rokok naik terlampau besar, ‎otomatis akan menurunkan penjualan produk. Kemudian industri rokok akan mengurangi produksinya yang berlanjut ke langkah efisiensi.
 
Jika hal ini terjadi, industri juga akan melakukan efisiensi pada sektor tenaga kerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, bertambahnya lebih 800 ribu orang miskin dan naiknya pengangguran, menaikkan harga itu akan menambah pengangguran baru," tegas Said.

Diperkira‎kan, kenaikan harga akan mengancam 4,7 juta buruh di industri rokok. Selain itu, masih ada 1,2 juta petani tembakau yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan ini. "Ini akan menimpa 4,7 juta buruh industri rokok dan 1,2 juta petani tembakau. Apakah pemerintah sudah menyiapkan lapangan kerja yang baru dan kebijakan diversifikasi baru untuk petani tembakau?," katanya.
 
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu tengah mengkaji usulan kenaikan harga rokok hingga dua kali lipat. Unit Eselon I ini harus mempertimbangkan dari sisi aspek ekonomi jika ingin menaikkan tarif cukai rokok, sehingga perusahaan terpaksa menjual rokok seharga tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan usulan tersebut tak saja dari sisi kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi, seperti industri, petani dan keberlangsungan penyerapan tenaga kerja. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait