Jemaah Haji Ilegal di Filipina Melanggar 4 Undang-undang

Jemaah Haji Ilegal di Filipina Melanggar 4 Undang-undang

Jemaah Haji Ilegal untuk sementara ditampung di KBRI Filipina. (foto - ist)

Jakarta - Warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap menggunakan paspor Filipina untuk menunaikan ibadah haji, berpotensi melanggar empat undang-undang di Indonesia. Yakni Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang Keimigrasian, KUHP dan Undang-undang Kewarganegaraan.

Pelanggaran itu mengacu pada perbuatan mereka, yang berusaha pergi menunaikan ibadah haji menggunakan kuota Filipina. Padahal sebagai warga Indonesia, pemerintah telah memfasilitasi secara resmi perjalanan ke Tanah Suci lewat Kementerian Agama. 

Mereka pun menggunakan paspor Filipina, sehingga berpotensi menghilangkan kewarganegaraan Indonesia. "Apakah orang-orang ini akan hilang kewarganegaraannya akan kita lihat, ini masih simpang siur. Kalau dia pakai nama Indonesia dengan paspor Filipina itu kewarganegaraannya akan gugur," kata Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, Jumat (26/8/2016).

Namun demikian, jika kesimpulannya dari penjelasan otoritas Filipina, yang menyebutkan alasan penahanan mereka di imigrasi karena menduga paspor yang digunakan itu palsu. "Ini bisa kehilangan kewarganegaraan kalau mereka membuat paspor Filipina, tapi Filipina menyatakan tidak pernah memberikan paspor. Berarti mereka kena penipuan," egas Mahfud.

Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Haris, menjelaskan bahwa status kewarganegaraan 177 jemaah haji yang hendak berangkat menggunakan kuota Filipina harus diperiksa kembali setelah mereka balik ke Indonesia.

Tindakan ini menjadi penting untuk mencegah masalah dwi kewarganegaraan, karena Indonesia tak mengakui orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Tapi prioritas saat ini adalah memberikan perlindungan maksimum pada mereka, karena semuanya diketahui berangkat dari Indonesia. "Kini diselamatkan dulu di KBRI dibawa kembali ke Indonesia. Namun setelah itu kan harus diperiksa, betul enggak (mereka WNI), bagaimana cara mereka mendapatkan paspor?," ungkapnya.

Setelah kembali, baru pemerintah wajib memastikan status kewarganegaraan mereka. Sebab, berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Kewarganegaraan, setiap WNI akan kehilangan status kewarganegaraannya jika memiliki paspor negara asing. "Ini akan kita lihat, ini secara sadar tidak mereka dapatkan paspor. Kalau toh nanti kembali, kami akan tegaskan kembali kewarganegaraannya," kata Freddy.

Terkait dugaan pemalsuan dokumen, meski mereka diduga telah ditipu agen travel yang memfasilitasi perjalanan ibadah haji, tetap bisa dikenakan pada 177 jemaah haji ilegal itu. Sebab, semua warga diasumsikan telah mengerti semua hukum yang ada di Indonesia. (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,