Dahlan Iskan Penuhi Panggilan Diperiksa Kasus Korupsi BUMD

Dahlan Iskan Penuhi Panggilan Diperiksa Kasus Korupsi BUMD

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. (foto - ist)

Surabaya - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, memenuhi panggilan tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (17/10/2016). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjual aset PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD Pemprov setempat.

Dahlan Iskan tiba di kantor Kejati Jatim Jalan A Yani Surabaya sekitar pukul 10.18 WIB. Mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN itu langsung menuju lantai lima, tempat tim penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan. Ia didampingi beberapa rekan dan pengacaranya.

Tak ada pernyataan keluar dari Dahlan Iskan, ketika ditanya wartawan alasan datang ke Kejati Jatim. Ia juga bungkam saat ditanya kasus aset PWU dan status dirinya dalam kasus itu. "Pertanyaan apa?" katanya. Ia pun buru-buru masuk lift dan naik ke lantai lima.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto, belum bisa dikonfirmasi terkait kehadiran Dahlan pada pemeriksaan hari ini. Sebelumnya, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, memang berharap Dahlan memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya dua kali mangkir panggilan pemeriksaan.

Bahkan, untuk mempermudah pemeriksaan Kejaksaan mengajukan surat permohonan cekal atas nama Dahlan Iskan ke Kementerian Hukum dan HAM. "Hari ini DI (Dahlan Iskan) tidak bisa lagi ke luar negeri. Surat (cekalnya) sudah terbit," kata Maruli pada Jumat 14 Oktober 2016.

Sesuai jadwal, Dahlan akan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi penjualan aset negara, yang dikelola oleh PT PWU. Penjualan aset terjadi pada tahun 2003, semasa Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010.

Kejaksaan sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Manajer Aset PT PWU Wishnu Wardhana. Mantan Ketua DPRD Surabaya itu kini sudah ditahan di Rutan Medaeng. "Korupsi itu selalu berjemaah, tidak mungkin satu orang," kata Maruli.

Sebelumnya, pengacara Dahlan Iskan, Pieter Talaway menyatakan sikap Kejaksaan yang mencekal kliennya sangat berlebihan. Sebab, Dahlan tidak pernah berniat untuk menghindar dari panggilan pemeriksaan. "Cuma ketika panggilan dikirim oleh Kejati, klien saya berada di luar negeri," katanya beberapa waktu lalu.

Mengenai materi kasus, Pieter mengakui selaku Direktur Utama, Dahlan bertanggung jawab pada kebijakan penjualan aset PWU. Namun kebijakan itu berdasarkan hasil rapat bersama dewan komisaris dan pemegang saham perusahaan. "Ia inginnya sesuai prosedur, tidak tahu juga kalau pelaksanaannya di bawah tidak beres," ungkapnya. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,