Ruang Kerja dan Rumah Pribadi Walikota Madiun Digeledah

Ruang Kerja dan Rumah Pribadi Walikota Madiun Digeledah

Penyidik KPK geledah ruang kerja kantor serta rumah dunas dan rumah pribadi Walikota Madiun. (foto - ist)

MadiunTim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kantor Walikota Madiun Bambang Irianto. Tim mulai menggeledah ruang kerja orang nomor satu di Pemerintah Kota Madiun itu, Senin (17/10/2016)n sekitar pukul 11.30 WIB.

Selain ruang kerja, rumah pribadi dan rumah jabatan Walikota pun turut digeledah oleh tim yang beranggotakan 15 orang tersebut. Untuk menggeledah tiga titik itu, tim KPK dikawal anggota Brimob Detasemen C Pelopor Madiun.

Menurut Komandan Tim Detasemen C Pelopor Madiun, Ipda Aris Setyo Widodo hanya mendapat perintah dari atasan untuk mengawal Tim KPK menuju tiga lokasi. Di masing-masing lokasi ditempatkan empat personel mendampingi Tim KPK.

Ia pun tidak mengetahui tujuan kedatangan tim KPK ke Pemkot Madiun. Khusus di Kantor Walikota Madiun, Tim KPK yang datang berjumlah lima orang. Mereka tiba di kantor Walikota Madiun di Jalan Pahlawan sekitar pukul 11.30 WIB.

Tim langsung masuk ke ruang kerja walikota. Di pintu menuju lantai dua ruang kerja Walikota Madiun, tiga personel Brimob bersenjata lengkap berjaga-jaga. Tak seorang pun diperkenankan masuk, kecuali ada kaitannya dengan proses penggeledahan.

Sementara uty, Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi mengatakan, sekitar 15 berkas proyek pembangunan Pasar Besar Madiun diangkut KPK. "Ada sekitar 10 hingga 15 berkas yang dibawa oleh tim penyidik KPK. Semua berkas terkait dengan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun," kata, seperti dikutip Antara.

Tim penyidik yang beranggotakan sebanyak delapan orang itu terlihat meninggalkan ruang kerja wali kota sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka ke luar sambil membawa sejumlah koper dan berkas serta bergegas masuk mobil. Tanpa berkomentar, tim penyidik KPK langsung meninggalkan Balaikota Madiun, dengan menumpang mobil bernomor polisi AD-8560-SU dan AD-8692-BR.

"Berkas itu bukan disita, tapi sementara waktu dipinjam untuk dipelajari ataupun difoto kopi. Masih ada sekitar enam berkas lagi yang belum dapat diserahkan karena harus berkoordinasi dulu dengan SKPD terkait," kata Maidi. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,