Suciwati Ultimatum Jokowi untuk Buka Dokumen TPF

Suciwati Ultimatum Jokowi untuk Buka Dokumen TPF

Istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati. (foto - ist)

Jakarta - Suciwati, istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib menyayangkan sikap pemerintah yang seakan tak acuh mengungkap misteri kematian suaminya, setelah laporan tim pencari fakta (TPF) diserahkan Kemensesneg tak jelas keberadaannya. Ia pun meminta pemerintah segera membuka laporan hasil TPF ke publik.
 
"Saya tegaskan sejak awal siapapun presidennya harus bertanggung jawab untuk mengumumkan hasil temuan penting TPF, dan bertanggung jawab untuk menangkap siapa dalang di balik kematian suami saya," kata Suciwati saat melakukan konferensi pers di kantor sekretariat Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta, Rabu (19/10/2016).
 
Ia menilai, akan menjadi catatan buruk bagi siapapun presidennya jika tidak bisa menyelesaikan kasus kematian suaminya. Sebab, sejak zaman pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi, motif di balik pembunuhan terhadap suaminya tak kunjung terang.

"SBY di mata saya punya catatan buruk karena tidak berhasil mengungkap kematian suami saya. Apakah kegagalan itu juga akan dilanjutkan oleh Jokowi? Ini sudah dua tahun loh, jika memang pemerintah serius pasti sudah ada tindakan," tegasnya.

Jelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK pada 20 Oktober, menurut Suci kasus itu harus segera diungkap secara gamblang ke publik. Sebab, jika tak kunjung dibongkar pemerintahan Jokowi tak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Sebelumnya, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (MK KIP) memutuskan, hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir harus dibuka kepada publik. Sidang yang dipimpin Evy Trisulo, beranggotakan Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani dengan mediator John Fresly bersama Panitera Pengganti Afrial Sibarani itu membacakan putusan sengketa informasi dengan register 025/IV/KIP-PS/2016 antara Pemohon KontraS dengan Termohon Kemensesneg.

Namun, pihak Kemensesneg mengaku tidak memiliki dokumen laporan akhir TPF. SBY yang menerima dokumen hingga kini masih menyimpannya dan tidak diserahkan kepada Kemensesneg. Hingga kini SBY belum memberikan penjelasan soal laporan akhir TPF tersebut.
 
SBY pun diminta bertanggung jawab atas hilangnya dokumen hasil penyelidikan TPF dari arsip Kementerian Sekretariat Negara. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, SBY harus bertanggung jawab karena penyidikan kematian Munir yang tewas diracun saat kepemimpinan SBY.

"Terkait dokumen TPF Munir yang hilang dari arsip Sekretariat Negara, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005," kata Bonar. Selama sepuluh tahun memimpin, SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi TPF. Namun, SBY tidak melakukannya, bahkan tidak merawat laporan TPF.

Bonar menambahkan, SBY memiliki kewajiban menjelaskan keberadaan dokumen itu dan memastikan pemerintahan Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya. Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,