Waduk Jatiluhur Tercemar Parah Izin KJA Bakal Diputus

Waduk Jatiluhur Tercemar Parah Izin KJA Bakal Diputus

Pesona Waduk Jatiluhur yang indah tidak sepantasnya tercemar limbah. (foto - ist)

Purwakarta - Selain limbah keramba jaring apung (KJA) mencemari Waduk Jatiluhur, limbah pakan ikan dari KJA itu pun mengganggu kinerja turbin pembangkit listrik. Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun tidak akan mengeluarkan perpanjangan izin usaha itu, mulai akhir Desember 2016.
 
Menurut  Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, limbah itu bukan hanya mengganggu turbin, tapi juga Pemkab Purwakarta harus mengeluarkan dana sekitar Rp 1,5 Miliar melalui Perusahaan Daerah Air Minum, untuk melakukan pemurnian air sebelum dialirkan ke konsumen. "Efeknyasangat merugikan, turbin terganggu, air menjadi tidak higienis, sehingga izin usaha KJA di Waduk Jatiluhur akan diputus," kata Dedi, Senin (7/11/2016).
 
Secara ideal, keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur berjumlah 4.000 KJA. Pembatasan itu penting untuk menjaga kualitas air dari waduk, yang mengalirkan air bersih sampai DKI Jakarta. Namun, faktanya Waduk Jatiluhur kini harus menanggung beban sebanyak 23.000 KJA.
 
Kondisi yang juga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem itu juga sempat dibahas dalam pertemuan antara Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wakil Presiden Jusuf Kallam akhir Tahun 2014 lalu di Danau Jatiluhur. Pertemuan menghasilkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan kualitas air waduk, antara lain pemulihan jumlah KJA menjadi 4.000.
 
Perum Jasa Tirta II selaku perusahaan yang secara legal formal menaungi Danau Jatiluhur, menyambut baik langkah tegas yang diambil oleh Bupati Purwakarta tersebut. Djoko Saputro, Direktur Utama di perusahaan itu menyatakan, keberadaan Waduk Jatiluhur sejak lama bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan lokal dan regional.
 
Namu  waduk itu memangku kepentingan nasional karena sumber daya air dan listrik dihasilkan. "Kita menyambut baik langkah tegas Pak Bupati, air dan listrik itu kan kepentingan nasional. Kalau KJA terus dibiarkan tentu akan mengganggu terpenuhinya kepentingan itu," katanya.
 
Untuk penertiban KJA, pihak PJT II Jatiluhur mengaku hanya mampu menertibkan 4.000 KJA setiap tahun. Saat ini atas advokasi dari Pemkab Purwakarta pihak PJT II mengaku dapat menerapkan target yang lebih banyak lagi. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,