Jadi Tersangka Penista Agama, MUI Minta Ahok Ditahan

Jadi Tersangka Penista Agama, MUI Minta Ahok Ditahan

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun Rasmin. (foto - ist)

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun Rasmin menyatakan, dua alasan tuntutan penahanan tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
 
Pertama, Ahok dikhawatirkan membuat pernyataan serupa, yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Seperti yang sudah terjadi, yakni Gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut menyatakan pendemo 4 November 2016 memperoleh bayaran masing-masing Rp 500 ribu.  
 
"Mengapa dituntut untuk ditahan? Proses hukum berjalan, tapi kita punya dua alasan. Pertama, potensi mengulangi kesalahan seperti yang terjadi baru-baru ini," kata Zaitun dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).
 
Alasan lainnya, secara prinsip yurisprudensi atau keputusan hakim dalam kasus serupa sebelumnya, tersangka kasus penistaan agama selalu langsung ditahan. Oleh karena itu, jika hendak memenuhi asas persamaan di mata hukum, penahanan terhadap Ahok menjadi rasional. 
 
"Dalam KUHAP disebutkan, bila seorang yang tersangka dengan ancaman hukuman lima tahun bisa ditahan. Itu kan (kasus Ahok) lima tahun ancamannya, sehingga wajar kalau diminta untuk ditahan," katanya. 
 
Zaitun menegaskan, jika tak dilakukan penahanan, bisa menjadi preseden atau contoh yang buruk bagi kasus serupa. "Sebelumnya suda ada, setiap ada yang terkena penistaan agama, ditahan. Kalau ini dilakukan (Ahok tak ditahan) akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum," tegas Zaitun. 
 
Untuk menuntut hal itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) akan kembali menggelar aksi pada 2 November 2016. Bedanya, aksi itu akan berupa kegiatan zikir dan berdoa bersama di sepanjang Semanggi-Bundaran HI-Patung Kuda, tanpa ada pergerakan massa ke Istana dan Balai Kota. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,