Tolak PP 78 Ribuan Buruh Kembali Kepung Gedung Sate

Tolak PP 78 Ribuan Buruh Kembali Kepung Gedung Sate

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja kembali berunjuk rasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (21/11/2016). (foto -

Bandung - Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja kembali berunjuk rasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (21/11/2016). Mereka menuntut hal yang sama menolak pengupahan berdasarkan PP 78 tahun 2015, yang hari ini akan ditetapkan lewat rapat pleno.

Massa berunjuk rasa dengan membawa spanduk penolakan penetapan UMK, dan jumlah nominal upah yang diinginkan. Massa pun menggelar aksi teatrikal dengan empat badut tikus hitam, yang mereka namai sebagai kaum birokrat dan wakil rakyat. "Kami berjanji di hadapan monumen perjuangan, tidak ada kelompok besar. Semua sama menolak upah yang akan ditetapkan," kata salah seorang orator.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) meminta pemerintah untuk menaikkan upah 2017 minimal 31 persen. 

"Itu menurut survei yang didasarkan atas kebutuhan buruh, keluarga buruh dan masyarakat yang dilakukan KASBI. Sehingga untuk bisa dalam garis minimal memenuhi kebutuhan layak, upah tahun depan harus ditetapkan menjadi 31 persen," kata Humas KASBI, Sudaryanto. Dengan lahirnya PP 78 tidak mampu menjawab kebutuhan hidup kaum buruh dan masyarakat luas.

Sebelumnya diberitakan, warga Kota Bandung diimbau untuk menghindari kawasan sekitar Gedung Sate, terkait rencana aksi demo serikat pekerja mengenai penetapan UMK 2017, Senin ini.

Kawasan sekitar Gedung Sate diprediksi akan dilanda kemacetan. Sedangkan lamanya demonstrasi tidak bisa diprediksi karena proses penetapan UMK 2017 kerap berjalan alot. Tidak menutup kemungkinan, demonstrasi akan berlangsung hingga sore hari.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ferry Sofwan mengatakan, pihaknya mempersilakan digelarnya aksi tersebut. Bahkan, menteri tenaga kerja pun siap untuk didemo. "Saya sudah menyampaikan, pemerintah provinsi tidak bisa merealisasikan tuntutan pekerja karena itu aturan dari pusat. Namun, aspirasi pekerja akan kami sampaikan ke pusat,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan menyatakan akan menunggu rekomendasi UMK 2017 dari kota/kabupaten hingga batas waktu. "Kalau tidak kunjung melaporkan, ada sanksi. Sanksinya bukan dari gubernur, melainkan dari Kemendagri. Itu ada surat edarannya,” ujarnya.

Menurutnya, penetapan UMK 2017 harus mengacu kepada PP No 78/2015. Terkait dengan banyaknya penolakan terhadap aturan itu, pemprov tidak bisa berbuat banyak. "Pemda diikat oleh aturan pusat. Dulu, memang ada negosiasi dengan pekerja tapi kini diikat oleh PP 78. Itu yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan gaji tahun lalu," katanya.

Meski demikian, Heryawan tetap akan menghormati tuntutan buruh. Ia pun mempersilakan jika buruh hendak berdemonstrasi. "Aspirasi tidak mungkin diwujudkan di Jabar. Pusat akan menanggapi soal tuntutan tersebut," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,