BPKP Nyatakan Dahlan Iskan Rugikan Negara Rp 11 Miliar

BPKP Nyatakan Dahlan Iskan Rugikan Negara Rp 11 Miliar

Dahlan Iskan.

Surabaya - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka, atas kasus dugaan korupsi penjualan aset negara yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jawa Timur. Penjualan aset terjadi pada 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU periode 2000-2010. Saat itu penyidik Kajati Jatim belum mengetahui nilai kerugian dari penjualan aset, berupa tanah dan bangunan.

Pekan lalu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan penghitungan nilai kerugian negara, dari pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung milik BUMD Provinsi Jawa Timur. Hasil penghitungan BPKP diterima Kejati Jatim pada Kamis (17/11/2016).

"Kerugian negara untuk dua aset (Kediri dan Tulungagung) tersebut secara keseluruhan nilainya sekitar Rp 11 miliar," kata Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ahmad Fauzi, Senin (21/11/2016).

Kerugian itu disebabkan karena penjualan atau pelepasan dua aset di Kediri dan Tulungagung di bawah nilai jual objek pajak (NJOP). Harga jual aset di Kediri sebenarnya Rp 24 miliar, dan Tulungagung Rp 10,08 miliar. Kenyataannya, aset di Kediri dijual dengan Rp 17 miliar, sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 7 miliar. Sedangkan aset di Tulungagung dijual Rp 8,75 miliar, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar.

"Ini sudah jelas penjualan aset itu di bawah NJOP, sehingga menyebabkan kerugian negara," katanya. Penghitungan BPKP belum termasuk penerimaan atas penjualan aset Kediri, yang tidak ada kejelasan nilainya Rp 250 juta. Lalu pengeluaran biaya pengosongan untuk aset Kediri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 1,5 miliar.

Dalam proses penjualan ataupun pelepasan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung, Jaksa menilai Dahlan telah menyalahi prosedur. Sebab, lelang penjualan aset yang dilakukan 16 Juni 2003 sudah dilakukan akta jual beli pada 3 Juni 2003. Artinya, nilai dan pembeli aset sudah ditentukan sebelum proses lelang pelepasan itu dilakukan. Ini berdasarkan keterangan pembeli aset, yakni Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri, Oetojo Sardjono, dan mantan Direktur Utama PT SAM, Santoso.

"Keduanya mengaku kalau sudah bertemu dengan Pak Dahlan sebelum adanya proses lelang. Dan pertemuan itu juga diakui Pak Dahlan sendiri," tegasnya. "Artinya lelang ini terlihat hanya akal-akalan saja," kata mantan penyidik Kejagung. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,