Jadi Polemik Pengerahan PNS di Aksi 412 Parade Kebhinekaan

Jadi Polemik Pengerahan PNS di Aksi 412 Parade Kebhinekaan

Surat edaran terkait pengerahan pegawai negeri sipil untuk hadir di kawasan Car Free Day dalam parade kebhinekaan, Minggu (4/12/2016).

Jakarta - Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menyoroti Surat Edaran bernomor 046/SJ-DA/SE/11/2016 tertanggal 29 November 2016, yang ditandatangani Srie Agustina, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

Untuk itu, pemerintah diminta menjelaskan kepada publik tentang surat imbauan dan surat edaran yang beredar di media sosial tersebut, terkait pengerahan pegawai negeri sipil untuk hadir di kawasan Car Free Day dalam parade kebhinekaan, Minggu (4/12/2016).

Dalam suratnya berisi, agar Eselon II wajib mengirim minimal 10 orang PNS atau Non PNS dan keluarga pada acara bertajuk olahraga bersama yang di depan Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin Jakarta, Minggu, 4 Desember 2016.

Selain itu, surat bernomor 2139/DYS-Sekrt/12/2016 tertanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani Pepen Nazaruddin, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Intinya berisi agar Eselon II mewajibkan seluruh pegawai beserta keluarga hadir pada Gelar Budaya Bhinneka Tunggal Ika di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. 

"Kedua surat dari pemerintah itu sontak memantik protes. Pasalnya, surat-surat tersebut berisi mobilisasi PNS/ASN untuk menghadiri acara tertentu yang diduga bernuansa politik," kata Maneger Nasution dalam keterangan pers, hari ini.

Menurutnya, atas beredarnya surat imbauan dan edaran itu publik pun mempertanyakan kebenaran adanya surat-surat itu. "Setidaknya ada dua pertanyaan yang muncul di publik. Pertama, mengenai kebenaran surat-surat. Kedua, mengenai keanehan surat-surat itu karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang," kata Maneger.

Ia meminta pemerintah untuk mengonfirmasi kebenaran surat-surat itu, apakah benar surat-surat itu dikeluarkan kementerian atau lembaga negara. Maneger juga menggarisbawahi berbagai pertanyaan di publik mengenai keterkaitan surat-surat itu, dengan dugaan penyelewengan jabatan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan politik tertentu. 

Publik, lanjutnya, menanyakan apakah keanehan di surat-surat resmi kementerian itu, apakah ini termasuk penggunaan jabatan yang berimplikasi menguntungkan diri sendiri atau kelompok politik tertentu.  "Demikian beberapa pertanyaan publik yang tampak keberatan dengan surat-surat itu," katanya.

Diharapkan, pemerintah sebaiknya mengklarifikasi soal kebenaran surat itu. Sekiranya surat itu ternyata benar adanya, pemerintah wajib hukumnya menginvestigasi kasus itu. Sebab, jika surat-surat itu terbukti benar, bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan. 

Maneger menyarankan, sebaiknya pemerintah meminta pertanggunggungjawaban yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku. Juga menjamin hal seperti itu tidak akan terulang lagi. "Komnas HAM secara prinsip tidak melarang menyatakan pendapat di muka umum," katanya. 

"Namun kalau itu memanfaatkan PNS untuk kepentingan politik tertentu, apalagi diberikan sanksi bagi PNS yang tidak ikut justru melanggar HAM, karena memaksa PNS dalam aktivitas politik. Kalau itu benar untuk acara parpol atau dukungan parpol," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,