Pembubaran KKR Sabuga Diduga Ada Pelanggaran Pidana

Pembubaran KKR Sabuga Diduga Ada Pelanggaran Pidana

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik dan Walikota Bandung Ridwan Kamil di Pendopota Bandung. (foto - pikiran-rakyat.com)

Bandung - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga, telah terjadi pelanggaran pidana dalam insiden pembubaran KKR Natal 2016, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung. Aparat kepolisian pun didesak untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan.

Demikian disampaikan Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik dalam kunjungannya ke Pendopo Kota Bandung, Jumat (9/12/2016). Jayadi diterima langsung oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. 

Pernyataan sikap resmi yang ditandatangani Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat tersebut mencantumkan 6 poin. Diharapkan, poin-poin itu dapat mendorong para pemangku kepentingan terkait, untuk membuat kebijakan yang tepat.

"Kami berpendirian, ada dugaan kuat pelanggaran pidana dalam insiden ini. Kami harap kepolisian jangan buru-buru membuat pernyataan tidak adanya unsur pidana. Harusnya periksa dulu saksi, baru buat pernyataan," kata Jayadi.

Menurutnya, Komnas HAM berpendapat Pasal 175 dan Pasal 176 KUHP bisa diterapkan dalam kasus pembubaran ibadah tahunan itu. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas, bakal muncul rasa nyaman dan aman di tengah masyarakat, terutama kaum minoritas. 

Selain KUHP, ia juga merujuk pada Surat Edaran Pemkot Bandung pada Juli 2016 lalu. Dalam surat edaran itu mengacu pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, disebutkan pelarangan pernyataan pendapat di tempat ibadah.

Komnas HAM juga mendorong agar Pemkot Bandung terus mengupayakan penjaminan, terhadap tumbuhnya rasa saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Disarankan, dialog dan kerja sama antarelemen masyarakat diintensifkan.

Sementara itu, Walikota Ridwan Kamil menyatakan kembali pendiriannya, pembubaran ibadah merupakan pelanggaran hak dasar warga negara. Meski menyatakan Bandung merupakan kota pluralis yang menghargai keberagaman, ia juga mengakui selalu adanya elemen tertentu yang cenderung menjadi ekstrem.

Menurut Emil, Bandung terus berupaya untuk keharmonisan hubungan antarwarga. Ia menepis sindiran yang mengaitkan insiden pembubaran ibadah dengan status Bandung, yang mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM. "Masih ada kekeliruan pemahaman terkait deklarasi ini," katanya.

"Deklarasi Kota HAM bukan berarti Bandung sudah sempurna dalam perlindungan HAM. Deklarasi ini menyatakan, kami menjadi kota pertama yang bersedia diaudit secara internasional terkait penerapan nilai-nilai ramah HAM," tambah Emil. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,