Utang Kian Bertumpuk Pengelolaan Fiskal Dipertanyakan

Utang Kian Bertumpuk Pengelolaan Fiskal Dipertanyakan

Ekonom Institute Development for Economic and Finance (Indef) soroti pengelolaan fiskal yang kredibilitasnya perlu dipertanyakan. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Kementerian Keuangan dipandang kurang kredibel, khususnya dalam hal pengelolaan fiskal tahun 2016 ini. Sebab, kebijakan pemerintah pada saat menghadapi masalah fiskal, selalu direspons dengan kebijakan utang baru.

Menurut penilaian ekonom Institute Development for Economic and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah dampak dari utang baru tersebut juga mengorbankan industri perbankan di dalam negeri. 

"Atas kondisi tersebut, Indef melihat kredibilitas pemerintah dalam mengelola fiskal perlu dipertanyakan. Dimulai dari tidak kredibelnya target penerimaan," kata Imaduddin di kantornya, Kamis (29/12/2016).

Ia mengtakan, kondisi tak kredibelnya pengelolaan fiskal tersebut, juga bisa dilihat dari adanya ancaman defisit anggaran sepanjang tahun ini. Namun, kemudian direspons pemerintah malah dengan berlomba menerbitkan surat utang. 

Ia mengatakan, meski penerbitan SBN diserbu investor asing dan menandakan SBN Indonesia masih dipercaya investor, kondisi tersebut justru memendam ancaman yang luar biasa. "Dampaknya ketika asing tiba-tiba menjual SBN, guncangan di sektor keuangan sudah pasti akan terjadi." katanya. 

Apalagi memang gencarnya SBN tersebut sudah menggerus suku bunga perbankan, sehingga perang suku bunga ini tak bisa lagi dihindarkan. Dalam dua tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi, SBN semakin menggemuk. 

Hingga saat ini, secara keseluruhan SBN telah mencapai Rp 2.707,81 triliun, sedangkan utang lainnya sudah sebanyak Rp 731,98 triliun. Angka itu selalu diklaim pemerintah masih rendah. Karena dalih pemerintah melihatnya ke rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), yang kata pemerintah masih rendah dibanding negara lain. 

"Memang rasionya masih 28 persen. Namun jika dilihat dari trennya, pemerintah sudah ketagihan utang," tegas Imaduddin. Defisit anggaran memang semakin lebar, sehingga hal itu terus menjadi dalih pemerintah untuk berutang. Kendati diklaim sudah dilakukan banyak langkah, ancaman defisit terus menghantui.

Hingga Oktober 2016, defisit anggaran sudah mencapai Rp 268,3 triliun, atau 90,4 persen dari target APBN Perubahan 2016. Hal itu semakin membuktikan tak kredibelnya pemerintah, khususnya dalam mengelola fiskal di tahun ini.

"Dengan demikian, sampai akhir tahun 2016 ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,7 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain guna mengurangi defisit," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,