Pemerintah Permudah Izin Perumahan Kelas Menengah- Bawah

Pemerintah Permudah Izin Perumahan Kelas Menengah- Bawah

Pemerintah Permudah Izin Perumahan Kelas Menengah- Bawah

Surabaya  -Pemerintah berkomitmen mempermudah izin proyek permukiman kelas menengah-bawah dengan memangkas proses birokrasi, demikian Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, Rildo Ananda Anwar.
 
"Kebijakan itu hanya berlaku bagi pengusaha properti yang ingin membangun permukiman kelas menengah ke bawah," katanya pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Surabaya, Rabu (12/11/2014).

Ia mengemukakan, hal tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memangkas proses perizinan. Apalagi selama ini permasalahan perizinan ini tidak hanya membutuhkan waktu tetapi biaya.

"Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya kebijakan ini kami berharap pemerintah daerah merespon instruksi ini, sehingga backlog (angka kebutuhan rumah) tidak terus naik," katanya.

Untuk itu, harap dia, pemerintah daerah wajib berupaya membantu menekanbacklog dengan menyediakan lahan murah. Sementara itu, harga lahan juga menjadi masalah terbesar pengembang untuk memulai proyek permukiman rakyat. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa melakukan pembatasan orang-orang kaya yang sudah punya rumah atau kembali membeli rumah sebagai investasi.

"Hal itu kami siasati dengan tetap memikirkan kebijakan yang pro rakyat berpendapatan rendah. Mungkin nanti bentuknya bisa seperti pembebasan PPn," katanya.(Ode)**
.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,