Cellica Ancam Pidanakan Pemberi Izin Tambang Karst

Cellica Ancam Pidanakan Pemberi Izin Tambang Karst

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana ancam pidanakan pemberi izin pertambangan Karst Pangkalan. (foto - ist)

Karawang - Pemkab Karawang tidak akan menerbitkan izin pertambangan batu kapur di hamparan karst Kecamatan Pangkalan. Bahkan, Bupati Cellica mengancam bakal mencopot bawahannya, yang berani 'bermain' dalam rencana penambangan batu kapur.
 
Pernyataan itu dilontarkan Cellica kepada Sekretariat Bersama (Sekber) masyarakat penolak pertambangan, terdiri atas unsur organisasi mahasiswa, OKP, LSM dan masyarakat umum. "Sejauh ini belum ada izin yang dikeluarkan Pemkab, terkait pertambangan batu kapur," kata Cellica.
 
Ia menyatakan, Uji Kelayakan Lingkungan (UPL) dan Upaya Penelitian Lingkungan (UPL) yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Karawang, untuk eksplorasi sesuai arahan Pemprov Jabar. "Mana buktinya kami sudah mengeluarkan izin, jangan ada isu. Kalau pun ada OPD yang mengeluarkan izin untuk pertambangan, saya yang akan mencopotnya langsung," kata Bupaeti Karawang Cellica Nurrachadiana, Senin (2/1/2017).
 
Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pangkalan tidak oleh ditambang. Kalau pun ada pertambangan di bentang alam karst tersebut, urusannya sudah pidana. "Jadi jangan main-main, itu urusannya pidana," tegasnya.
 
Sementara itu, Ketua Adat Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Singaperbangsa Karawang (Mapalsaka), Agung Prabowo mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi Bupati untuk mempertanyakan komitmennya terhadap kelestarian hamparan karst Pangkalan. 
 
Pasalnya, sebuah perusahaan pertambangan yakni PT Mas Putih Belitung (MPB), sudah sejak lama mengincar karst Pangkalan untuk dijadikan bahan baku semen PT Jui Shin Indonesia. Bahkan, perusahaan itu telah melakukan penambangan kendati baru mengantongi izin eksplorasi dari Pemprov Jabar serta UPL/UKL dari BPLH Karawang. 
 
Saat ini PT MPB sedang mangajukan izin eksploitasi kepada Pemprov Jabar, agar bisa menambang batu kapur di Kecamatan Pangkalan. Namun, pihak Pemprov Jabar meminta PT MPB terlebih dahulu mengurus izin lingkungan dari Pemkab Karawang. Kini, Pemkab Karawang sedang menampung aspirasi masyarakat terkait rencana penambangan itu. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,