Geledah Rumah Dinas Bupati Klaten KPK Sita Uang Miliaran

Geledah Rumah Dinas Bupati Klaten KPK Sita Uang Miliaran

Suasana penggeledahan di rumah dinas bupati Klaten Jawa Tengah. (foto - ist)

Klaten - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang miliaran rupiah, ketika melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Klaten Jawa tengah Sri Hartini. Dalam penggeledahan itu, KPK juga menyita sejumlah dokumen.

Sementara sepanjang 2016, KPK telah melakukan belasan operasi tangkap tangan. Puluhan penyelenggara negara dan pihak swasta pun sudah banyak yang menjadi tersangka. Aset dengan total triliunan rupiah pun telah disita negara.

Pada awal 2017, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap penyidik KPK tak perlu lagi menangkap pejabat negara. "Targetnya tobat nasional," kata Saut, Selasa (3/1/2017).

Menurut Saut, budaya korupsi di Indonesia sangat mengerikan. Banyak lembaga yang berkoar-koar memberantas korupsi. Namun, faktanya, KPK seolah bekerja sendiri. 

Sejauh ini, ia pun tengah merenungkan gebrakan untuk aksi berantas korupsi tahun 2017. Kebijakan dalam rangka pemberantasan korupsi selama ini masih belum detail dan konsisten. "Kita masih putus-putus dan belum detail menata sistem," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Setda Klaten Klaten Jawa Tengah, Amin menyatakan, dalam penggeledahan di rumah dinas bupati Klaten, KPK membawa uang miliaran rupiah. "Nominalnya saya tidak hapal, pokoknya miliaran," katanya.

Amin pun diminta KPK menyaksikan proses penggeledahan di rumah dinas bupati Klaten, yang berlangsung sejak Minggu siang hingga malam hari. Selain uang tunai, tim KPK juga menyita sejumlah dokumen, cakram padat (CD) dan lain-lain. "Ada  seratus sekian item yang disita KPK," tegas Amin.

Penggeledahan rumah dinas Sri Hartini pun berlanjut hingga hari Senin. KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Sri Hartini. KPK juga menggeledah ruang kerja ajudan Sri dan ruang kerja Sekretaris Daerah Klaten Jaka Sawaldi, di Gedung B Kompleks Setda Klaten.

Selain menggeledah Gedung B, Komisi Antirasuah juga menggeledah ruang Badan Kepegawaian Daerah di lantai satu Gedung C. “Dari ruang Kepala (BKD) tidak ada yang disita. Di ruang Kabid (Kepala Bidang) Mutasi, intinya hanya dokumen, terkait dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru," kata Kepala BKD Klaten Sartiyasto yang juga diminta KPK menyaksikan proses penggeledahan di Gedung C.

Sartiyasto menambahkan, dokumen yang disita dari ruang Kabid Mutasi BKD Slamet jumlahnya sebanyak 12 bendel. Tim KPK juga menyalin sejumlah data dari komputer di ruang kerja Slamet. "Tim KPK juga melepas segel ruangan. Jadi sekarang Anda sudah boleh masuk,” kata Sartiyasto.

Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sri Hartini pada Jumat, 30 Desember 2016. Penangkapan itu diduga berkaitan dengan adanya setoran dari para PNS terkait promosi jabatan. Saat itu, Komisi Antirasuah menyita uang tunai sekitar Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing 5.700 dolar AS dan 2.035 dolar Singapura.

Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka penerima suap dan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Klaten Suramlan sebagai tersangka pemberi suap. Selain dari Suramlan, suap untuk Sri Hartini diduga juga berasal dari sejumlah pihak. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,