Hakim, Penjualan Lahan RS Sumber Waras ke DKI Sah

Hakim, Penjualan Lahan RS Sumber Waras ke DKI Sah

Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. (foto - ist)

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya, dan memutuskan Yayasan Kesehatan Sumber Waras sah menjual lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Pemprov DKI Jakarta.
 
"Majelis hakim menolak gugatan dari penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat memikul biaya dalam perkara ini sebesar Rp 516 ribu," kata Ketua Majelis Hakim M. Arifin saat membacakan putusan di ruang sidang Soerjadi PN Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).
 
Hakim menilai, YKSW adalah lembaga sah yang berhak mengalihkan SHGB kepada Pemprov DKI, karena memiliki surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. "Majelis hakim berpendapat, penggugat tidak bisa buktikan sertifikat hak guna tanah miliknya, maka tergugat subjek hukum yang sah yang memiliki tanah itu. Tergugat (YKSW) berhak menjual kepada turut tergugat (Pemprov DKI)," kata Arifin.
 
Kuasa hukum PSCN, Amor Tampubolon merasa kecewa karena gugatannya tidak dikabulkan. "Kami tidak sependapat, kami punya hak untuk banding. Kami dari awal, gugatan kami mendasar dan punya bukti tetapi berbeda pendapat dengan majelis, dan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi," katanya.
 
Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Dimas Prayoga mengatakan, dengan adanya putusan ini maka sudah cukup jelas lahan RS Sumber Waras adalah tanah milik YKSW. "Jadi tidak ada yang berubah dan tidak pernah beralih kecuali pada Pemprov tahun 2014. Jadi tidak ada debat lagi," kata Dimas.
 
Pada awalnya, RS Sumber Waras didirikan Perhimpunan Sosial Candra Naya (Sin Ming Hui) pada 17 Agustus 1962. Namun terjadi sengketa kepemilikan seiring berpindahnya kepengurusan RS Sumber Waras ke YKSW pada 6 Desember 1962. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,