Bupati Nonaktif Subang Ojang Suhandi Divonis 8 Tahun

Bupati Nonaktif Subang Ojang Suhandi Divonis 8 Tahun

Sidang bupati non-aktif Subang Ojang Suhandi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jalan LL RE Martadinata (Riau) Kota Bandung, Rabu (11/1/2017) petang. (foto - ist)

Bandung - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung mengganjar hukuman terhadap terdakwa Ojang Sohandi, selama delapan tahun penjara. Bupati nonaktif Subang itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi penanganan kasus korupsi kapitasi BPJS Kabupaten Subang tahun anggaran (TA) 2014, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain hukuman fisik, Ojang diharuskan membayar denda Rp 300 juta atau subsider kurungan empat bulan penjara. Sidang putusan dengan terdakwa Ojang Sohandi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jalan LL RE Martadinata (Riau) Kota Bandung, Rabu (11/1/2017). 

Ketua majelis hakim Longser Sormin mengetuk palu, menandai tuntasnya sidang agenda putusan terhadap terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB. Sidang sendiri baru dimulai pukul 17.30 WIB, dari agenda semula dijadwalkan pukul 12.00 WIB.

"Mengadili, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana delapan tahun penjara dengan denda Rp 300 juta," kata Longser dalam amar putusannya.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK). Pada Desember lalu, Jaksa KPK menuntut Ojang agar dihukum sembilan tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Hakim menilai, Ojang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan korupsi, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 UU Tipikor jo 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. Dakwaan kedua Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dakwaan ketiga Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU N 31 Tahun 1999. Lalu dakwaan keempat Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan tidak pernah dihukum serta mengakui perbuatannya, serta koperatif dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun untuk TPPU, terdakwa selaku kepala daerah tidak berperan aktif mendukung program pemerintah memberantas korupsi, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat selaku pemimpin daerah. Atas putusan tersebut Ojang langsung menerima. Sedangkan JPU KPK memilih pikir-pikir. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,