Koalisi Masyarakat Jabar Bersatu Beri Petisi pada Gubernur

Koalisi Masyarakat Jabar Bersatu Beri Petisi pada Gubernur

Sukmawati Soekarnoputri menyerahkan petisi kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate Kota Bandung. (foto - ist)

Bandung - Koalisi Masyarakat Jabar bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung (19/1/2017). Di sela aksinya sejumlah perwakilan massa masuk ke dalam untuk memberikan petisi kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di ruang penerimaan tamu Gedung Sate.

Petisi sebelum diserahkan terlebih dahulu dibacakan oleh Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Fauzan Rachman. Tampak Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan, Pangdam III Siliwangi Mayjen M Herindra dan Kabinda Jabar Dani Gautama, serta sejumlah unsur Kominda Jabar dan Sukmawati Soekarnoputri.

"Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jawa Barat yang terdiri atas alim ulama, ormas, LSM, mahasiswa, masyarakat, buruh, tani yang menandatangani petisi di bawah ini, adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang terpanggil menyatakan keprihatinan atas perilaku yang melecehkan Pancasila dan adu domba yang dilakukan Rizieq Syihab atas nama umat Islam," kata Fauzan.

Oleh karena itu, pihaknya membuat petisi yang harapannya Gubernur bisa memberikannya kepada Kemendagri. Berikut isi petisi yang sudah ditandatangani banyak perwakilan masyarakat Jabar:

- Kami menyatakan mendukung penuh pengusutan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Rizieq Syihab dan mendukung Kapolda Jawa Barat melaksanakan tugas penegakan hukum tersebut.

- Kami meyakini bahwa Pancasila mengandung nilai luhur yang berkeadaban dan sejalan dengan agama yang ada di Indonesia oleh karenanya pancasila harus dihormati dan dipertahankan dari segala pelecehan dan rongrongan. Atas dasar itu kami menilai sikap Rizieq Syihab tidak bisa dibiarkan dalam wadah NKRI yang harus jadi landasan sikap bagi seluruh organisasi yang ada di NKRI.

- Kami menolak keras segala bentuk perbuatan kekerasan, hasut, fitnah dan sikap intoleran yang dilakukan selama ini oleh Rizieq Syihab dan organisasi FPI di berbagai wilayah di Indonesia, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan yang merusak ketentraman keharmonisan kedamaian dan keutuhan NKRI.

"Kami meminta Presiden RI, DPR RI, MPR RI, Panglima TNI, Kapolri dan petinggi negara yang berwenang lainnya, untuk segera membubarkan FPI dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang," katanya.

Sementara itu, Aher mengatakan biasanya petisi yang diajukan kepada pemerintah provinsi akan diberikan kepada Kemendagri. Itu sebabnya pemerintah provinsi merupakan kepanjang tanganan dari pemerintah pusat. "Nantinya akan diberikan kepada Kemendagri," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,