PBB Dukung Pembangunan di ASEAN Pasca 2015

PBB Dukung Pembangunan di ASEAN Pasca 2015

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri) di sela-sela KTT ASEAN ke-25 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11). (FOTO ANTARA)

Nay Pyi Taw - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, Kamis (13/11/2014) menyatakan dukungan kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan meminta mereka untuk kembali ke agenda pembangunan pasca-2015 guna mengikuti Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan dekade lalu.
 
"2015 akan menjadi tahun yang penting bagi masyarakat internasional untuk mengantar era baru pembangunan berkelanjutan seperti yang kita capai dalam kesepakatan tentang agenda pasca-MDG dan pembiayaan," katanya kepada KTT ASEAN-PBB ke-enam di ibu kota Myanmar.
 
Dalam mencapai tantangan yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia, Sekjen PBB menegaskan bahwa negara-negara harus datang bersama-sama bahkan lebih kuat untuk mengatasi bencana alam dan buatan manusia, serta mendorong melalui perjanjian yang sulit tentang perubahan iklim.
 
"Kami sedang mencari kesepakatan yang kuat mengenai perubahan iklim, peningkatan dua-derajat suhu global merupakan ancaman yang signifikan ke berbagai negara termasuk kota-kota pesisir di wilayah ini." Mengambil nada sedikit lebih keras, Ban juga mencatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan intoleransi, terutama diskriminasi minoritas dan kekerasan terhadap perempuan, berada pada peningkatan di wilayah tersebut, dan meminta ASEAN untuk memperkuat kerangka kerja untuk menghadapi tantangan-tantangan itu.
 
"PBB siap untuk berjalan dengan ASEAN dan negara-negara anggota untuk memperkuat kapasitas nasional untuk melindungi hak asasi manusia, memberikan keadilan dan meningkatkan akuntabilitas," tambahnya.
 
Sekjen PBB juga mendesak pemerintah ASEAN untuk memberdayakan organisasi masyarakat sipil dan memungkinkan mereka agar berfungsi kompeten untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
 
Ban memuji reformasi di Myanmar, mencatat bahwa pemilihan presiden diperkirakan akan diselenggarakan tahun depan akan, meninggalkan negara itu menghadapi "benchmark kritis" pada standar internasional demokrasi.
 
"Pemerintah dan rakyat Myanmar dapat mengandalkan dukungan dari PBB karena mereka terus berproses demokratisasi, pembangunan dan rekonsiliasi nasional," katanya. (AY)
.

Categories:Internasional,