Patrialis, 'Koruptor Layak Dihukum Mati atau Dimiskinkan'?

Patrialis, 'Koruptor Layak Dihukum Mati atau Dimiskinkan'?

Patrialis Akbar ketika menjabat Menteri Hukum dan HAM menyebut "Koruptor Layak Dihukum Mati atau Dimiskinkan". (foto - hukumonline.com)

Jakarta - Kabar diringkusnya seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar di Jakarta, pada Rabu 25 Januari 2017 oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang cukup mengejutkan. Patrialis pun ditetapkan jadi tersangka penerima suap dan resmi jadi tahanan KPK, Jumat (27/1/2017).

Ia disangkakan menerima uang sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura. Patrialis disangka menerima pemberian atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya. Yakni berhubungan uji materi (judicial review) Undang Undang No. 41 Tahun 2014, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pria kelahiran Padang Sumatera Barat 31 Oktober 1958 itu menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2009 sampai 2011. Ketika menjadi anggota kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Patrialis beberapa kali mengungkapkan pendapatnya tentang wacana hukuman maksimal kepada koruptor.

Kalangan jurnalis pun pernah menanyainya tentang hukuman mati bagi koruptor, saat Patrialis masih menjabat Menkumham. Awalnya ia menjelaskan, dasar hukuman pidana mati kepada koruptor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

"Undang Undang No. 20 Tahun 2001 itu mengenal namanya hukuman mati bila koruptor itu melaksanakan korupsi saat negara dalam keadaan krisis; bencana alam," katanya. Hukuman itu bisa diberlakukan, misalnya ada pejabat penyelenggara negara yang korupsi saat masyarakat Indonesia sedang susah, itu boleh hukuman mati.

Pada kesempatan lain, Patrialis menyatakan dukungannya terhadap wacana hukuman berat dengan dimiskinkan. Alasannya, negara telah dirugikan dan harta atau kekayaan koruptor itu dihasilkan dari mencuri uang rakyat. "Dia telah merugikan rakyat dan menikmati uang korupsinya, dia memupuk kekayaan dari korupsi," kata Patrialis. "Saya mendukung jika mereka dimiskinkan". 

Patrialis menambah panjang daftar menteri era pemerintah Presiden SBY yang tersandung masalah hukum, terutama kasus korupsi. Sedikitnya sudah enam mantan anggota kabinet SBY terjerat perkara korupsi. Sebagian sudah divonis penjara dan yang lainnya masih proses hukum.

Di antara menteri itu, ada yang menjabat pada periode pertama pemerintahan SBY pada 2004-2009, dan periode kedua pada 2009-2014. Bahkan, ada di antara mereka menjabat posisi menteri berbeda di masing-masing periode. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,