KPK Diminta Awasi Anggaran Kabut Asap

KPK Diminta Awasi Anggaran Kabut Asap

Suasana Jembatan Ampera terkena kabut asap, Palembang, Sumatera Selatan. FOTO ANTARA

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperhatikan secara ketat atau "memelototi" anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menanggulangi kabut asap di Sumatera Selatan.
 
"Terindikasi ada kesengajaan agar dana pemerintah puluhan miliar rupiah dapat terus digunakan untuk menanggulangi kabut asap, padahal seharusnya itu adalah tanggung jawab perusahaan yang diduga membakar," kata Direktur Walhi Sumatera Selatan Hadi Jatmiko dalam siaran persnya persnya di Jakarta, Kamis (13/11/2014).
 
Jatmiko menduga "mandulnya" penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar lahan menguatkan indikasi dugaan praktek mafia perizinan dan korupsi di sektor sumber daya alam pemerintah daerah Sumatera Selatan yang bersifat massif dan terstruktur.
 
Dari kajian Walhi Sumsel, hampir semua perizinan di sektor sumber daya alam seperti hutan tanaman industri (HTI) sebagai penyumbang asap kebakaran hutan dan lahan dilakukan menjelang prosesi pergantian kepala daerah.
 
"Artinya jika dugaan ini benar maka wajar jika pemerintah tidak akan melakukan tindakan represif terhadap perusahaan-perusahaan ini," katanya.
 
Walhi Sumatera Selatan juga mendesak Presiden Jokowimelakukan " blusukan" ke Sumatera Selatan dan segera mengambil alih upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan.
 
"Pemprov Sumatera Selatan membuka seluas-luasnya akses publik atas informasi kebakaran hutan dan juga rapat-rapat kordinasi untuk upaya-upaya penanggulangan bencana asap serta penyebaran dokumentasi hasil melalui media-media mainstream atau media sosial," harapnya. (AY)
.

Categories:Nasional,