Saksi pun Bisa Diproses Hukum Apabila Tidak Melaporkan

Saksi pun Bisa Diproses Hukum Apabila Tidak Melaporkan

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai. (foto - ist)

Jakarta - Peran saksi atau pelapor cukup penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana. Apalagi, bagi mereka yang mengetahui adanya suatu tindak pidana tetapi tidak melaporkannya kepada penegak hukum, dapat diproses secara hukum.
 
Meski demikian, saksi harus mampu memberikan kesaksian dengan itikad baik, apalagi sebelumnya yang bersangkutan telah disumpah. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, melaporkan suatu tindak pidana merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, seperti diatur Pasal 165 KUHP. 
 
Bahkan, bagi mereka yang mengetahui adanya suatu tindak pidana tapi tidak melaporkannya kepada penegak hukum dapat diproses secara hukum. ”Melaksanakan kewajiban itu tidak mudah. Pada praktiknya, saat saksi atau pelapor melaporkan suatu tindak pidana, yang bersangkutan berpotensi dilaporkan balik. LPSK pernah mencatat dan menangani beberapa kasus, di mana saksi dan/atau pelapor dilaporkan balik oleh tersangka, khususnya kasus korupsi," katanya di Jakarta, Selasa (31/1/2017).
 
Ia mencontohkan, kondisi beberapa waktu terakhir, khususnya setelah berjalannya persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, banyak pihak saling melapor ke polisi. Kondisi di mana antarpihak saling melapor, di satu sisi tentu menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.
 
Ia khawatir, ke depan akan banyak masyarakat yang merasa takut melaporkan suatu tindak pidana. Apalagi menjadi saksi di persidangan karena berpotensi diancam hingga dilaporkan balik. Untuk itu, LPSK merasa perlu menghadirkan pemahaman kepada masyarakat, pentingnya posisi saksi dan/atau pelapor dalam pengungkapan suatu tindak pidana.
 
Adapun maksud dari kesaksian yang tidak diberikan dengan itikad baik, menurut Semendawai, saksi dan/atau pelapor itu memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat. Sebab kalau sampai kesaksian yang diberikan palsu, selain dampaknya akan merugikan terdakwa, hal itu juga akan merusak tatanan sistem penegakan hukum.
 
Bisa jadi, orang yang tadinya tidak bersalah, atas kesaksian itu menjadi menjadi bersalah. Kondisi itu juga melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM). "Proses penegakan hukum harus memerhatikan beberapa aspek, seperti prosedural. Prosedural penting dalam penegakan hukum, karena dalam mengejar substansi hukum tidak bisa dilakukan tanpa sesuai procedural,” jatanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,