Jaksa KPK Tuntut Irman Gusman Tujuh Tahun Penjara

Jaksa KPK Tuntut Irman Gusman Tujuh Tahun Penjara

Sidang Irman Gusman di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 1 Februari 2017. (foto - ist)

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim untuk menjatuhi hukuman selama tujuh tahun penjara, terhadap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Jaksa juga menuntut Irman pidana denda Rp 200 juta, subsider lima bulan kurungan.

Menurut Jaksa Arief Suhermanto, tuntutan tersebut dilayangkan karena tim penuntut umum menilai Irman terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan pertama.

Arief menjelaskan, perbuatan Irman menerima uang Rp 100 juta dari Bos CV Semesta Berjaya, Xaveriandi dan Memi, serta menggunakan jabatannya selaku Ketua DPD RI mempengaruhi Direktur Perum Badan Urusan Logistik dengan tujuan mengalokasikan gula impor ke Padang Sumatera Barat.

"Oleh karena jabatan itu memberikan kemungkinan perbuatan tersebut?, dan menerima uang Rp 100 juta sebagai imbalan atau fee atas upaya yang dilakukannya," kata Arief Suhermanto, dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Tak hanya pidana pokok, jaksa juga meminta hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, berupa pencabutan hak politik Irman. Hal itu untuk mencegah terjadinya potensi kejahatan serupa. "Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun, setelah menjalani pidana pokok," kata Jaksa Arief.

Dalam tuntutan, jaksa mempertimbangkan beberapa hal. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tak mendukung pemerintah yang gencar berantas korupsi, menggunakan  jabatan Ketua DPD RI untuk melakukan kejahatan, dan tak mengakui perbuatan. Hal yang meringankan Irman hanya karena sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Menanggapi tuntutannya, Irman enggan berkomentar banyak kepada awak media. Ia serahkan penuh kepada Penasihat Hukum, Maqdir Ismail. Maqdir menilai, tuntutan jaksa KPK sangat berlebihan. Ini mengingat fakta sidang selama ini tidak sesuai dengan dakwaan jaksa.

"Saya kira tuntutan ini terlalu tinggi. Pertama tidak sesuai dengan fakta persidangan selama ini, dan menurut hemat kami ini tuntutan yang berlebihan," katanya. Ia juga menyoroti tuntutan pencabutan hak politik, yang menurutnya sangat keliru. 

Sebab, hak politik adalah hak yang dijamin undang-undang kepada tiap warga negara. "Saya kira ada kekeliruan dari teman-teman jaksa yang mengartikan hak yang bisa dicabut. Hak yang bisa dicabut itu menurut UU adalah hak yang diberikan pemerintah. Bukan hak asasi manusia," tegas Maqdir. Pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan pada persidangan berikutnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,