6 Desa di KBB Tolak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

6 Desa di KBB Tolak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (foto - ist)

Bandung - Ratusan warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terdampak pembangunan jalur Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung, menuntut kesesuaian harga atas pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT KAI.

Warga pun mengadu ke Gedung DPRD KBB Jalan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Mereka merupakan warga dari enam desa di Kecamatan Ngamprah dan Padalarang, yakni Desa Kertamulya, Kertajaya, Mulyasari, Mekarsari, Cilame dan Gadobangkong.

"Kami minta keadilan mengenai masalah ganti rugi yang sementara ini dari PT KAI hanya dihargai untuk bongkar muat sebesar Rp 200.000 - Rp 250.000 per meter, sedangkan bangunannya tidak diganti," kata Kepala Desa Mekarsari Trisno Hadi.

Ia berharap mendapatkan keadilan atas harga ganti rugi lahan yang ditawarkan oleh PT KAI, sebagai salah satu bagian dari konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) selaku pihak yang berwenang atas megaproyek tersebut.

Menurutnya, harga itu jauh dari harga yang berlaku saat ini, sehingga wajar jika warga menuntut penyesuaian harga. "Idealnya Rp 2 juta per meter sesuai hitungan tim apresial," tegasnya. Warga di desanya yang terdampak berjumlah 538 KK, dan mayoritas telah menetap sekitar 60 tahun.

Dikhawatirkan, kalau dibiarkan akan terjadi dampak dan permasalahan sosial ke depannya. Proses pembebasan lahan juga harus dilakukan secara terbuka tanpa menggunakan cara gerilya. Warga juga berharap secepatnya bisa bertatap muka langsung dengan PT KAI, yang selama ini dinilai sulit untuk ditemui.

"Kalau ada pembebasan lahan jangan bergerilya, sebaiknya dilakukan secara transparan kepada warga terdampak,” tegasnnya. Setelah audiensi bersama warga Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna menyatakan, dirinya tetap menolak atas rencana pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung itu. Pasalnya, proyek yang dinilai akan menguntungkan para konglomerat itu hanya akan berdampak pada kesengsaraan rakyat KBB.

Meski tanah itu memang tanah milik PT KAI, alangkah baiknya PT KAI dapat mempertimbangkan dari sisi keadilan. Pasalnya warga terdampak yang jumlahnya ribuan itu sudah menetap di lahan itu puluhan tahun lamanya. "Ada sekitar 2.000 warga terdampak yang akan sengsara, jika harga ganti untungnya tidak sesuai,” katanya.

Ia menyatakan, direksi PT KAI pernah menjanjikan akan mengganti untung kepada warga terdampak, tapi pada pelaksanaannya nilainya rendah sekali. Kalau begitu bukannya ganti untung tapi malah menyengsarakan rakyat. Selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan atas rencana pembangunan proyek kereta cepat oleh PT KCIC.

Begitu pun dengan pihak eksekutif yang seolah lebih memilih sikap apatis dengan mengamini apa yang menjadi kebijakan pusat, tanpa peduli dampak sosial bagi warga. Meski proyek kereta cepat itu merupakan kepentingan pusat, tetapi kepentingan warga KBB tetap menjadi fokus utama yang harus diperhatikan.

Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar audiensi dengan Komisi V di DPR RI selaku pihak yang berwenang, dalam mengawasi proyek itu. "Semua fraksi di DPRD KBB sudah satu suara semuanya menolak. Kami juga sudah minta melakukan audiensi dengan DPR RI dalam hal ini komisi V, dan nanti warga KBB yang terdampak akan kami ikut sertakan juga dalam audiensi itu," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,