Suap Paspor, Atase Imigrasi KBRI Ditetapkan sebagai Tersangka

Suap Paspor, Atase Imigrasi KBRI Ditetapkan sebagai Tersangka

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Malaysia, Dwi Widodo sebagai tersangka kasus suap.

Dwi yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), diduga menerima suap yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar. "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, terkait suap dalam pengurusan paspor dan visa dan meningkatkan ke tahap penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Febri menjelaskan, suap yang diduga diterima Dwi terkait dengan proses penerbitan paspor RI dengan metode reach out di tahun 2016, dan proses penerbitan calling visa pada periode 2013-2016 di KBRI Kuala Lumpur.

Dwi diduga meminta pihak perusahaan sebagai agen atau makelar pengurusan paspor dan visa bagi tenaga kerja asal Indonesia di Malaysia. Para TKI yang paspornya rusak atau hilang, dibantu untuk mengurus yang baru.

Namun, dalam pengurusan administrasi, pihak perusahaan dan Dwi diduga melakukan pemungutan uang yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari tarif seahrusnya. Atas hal itu, Dwi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Febri, penyelidikan itu merupakan kerja sama antara KPK dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). Perkara tersebut diselidiki secara bersama sejak pertengahan tahun 2016.

"MACC atau KPK kini tengah melakukan penyidikan dalam perkara itu. MACC tangani perusahaan dan orang-orang yang sebagian WNI. Sementara KPK melakukan proses hukum Dwi," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,