PSI Serukan Partai Baru Harusnya Bisa Usung Capres 2019

PSI Serukan Partai Baru Harusnya Bisa Usung Capres 2019

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. (foto - ist)

Jakarta - Sjumlah partai baru mengikuti rapat dengar pendapat, dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum. Salah satu, Partai Solidaritas Indonesia yang menyampaikan masukan mengenai sejumlah isu di RUU Pemilu.
 
Ketua Umum PSI Grace Natalie mendorong Presidential Treshold, atau ambang batas Presiden sebesar 0 persen. Hal itu sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945, di mana calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol.
 
"Artinya, kalau sudah disahkan menjadi partai peserta pemilu, maka sudah lolos verifikasi. Jadi sudah sama di mata hukum," kata Grace di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (8/2/2017).
 
Selain itu, Grace menilai tidak relevan jika Pemilu Presiden 2019 harus berpijak pada hasil Pemilu Legislatif 2014. Hasil Pemilu-Pemilu sebelumnya disebut bisa kadaluwarsa, apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi saat ini.
 
"Kemudian kalau tidak ada presidential treshold, calon akan banyak dan akan beragam. Berdasarkan kajian yang ada, partisipasi masyarakat justru akan bertambah," katanya.
 
Sementara itu, mengenai parliamentary treshold, Grace mengatakan partainya sepakat dengan angka berapa saja, termasuk jika dinaikkan. Namun demikian, ia juga mempertanyakan apa tujuan dari dinaikkannya angka tersebut.
 
"Kita oke aja mau berapa pun PT-nya, 3,5 persen oke, 5 persen oke, 7 persen oke. Namun tujuannya untuk apa? Dari berbagai kajian, kalau itu untuk menyederhanakan sistem kepartaian dipandang tidak efektif," tegas Grace.
 
Ia pun menyebut, dengan angka 3,5 persen saat ini saja pengambilan keputusan di parlemen bisa lama. Hal itu karena tidak adanya penyederhanaan Fraksi di Komisi. "Kalau mau disederhanakan, kenapa tidak buat Fraksi Treshold. Jadi butuh sekian angka tertentu untuk kemudian bisa menjadi satu Fraksi," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,