Segera Terbitkan Masterplan Jasa Keuangan Indonesia

Segera Terbitkan Masterplan Jasa Keuangan Indonesia

Segera Terbitkan Masterplan Jasa Keuangan Indonesia

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera menerbitkan Masterplan Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI) karena keberadaan masterplan tersebut ditunggu oleh pelaku industri keuangan untuk menjadi acuan.

Head of Research Woori Korindo Securities Reza Priyambada di Jakarta, Kamis (13/11/2014), mengatakan, keberadaan MPJKI bagaikan sebuah kegiatan usaha yang memerlukan suatu rencana. Dalam hal ini, sangat diperlukan adanya acuan untuk mengawal perjalanan industri perbankan ke depannya.

"Bank Indonesia, OJK, dan para perbankan perlu menyadari bahwa dengan semakin cepatnya informasi dan perkembangan yang ada, maka persaingan industri perbankan pun kian ketat dan untuk menghadapi perkembangan dan persaingan tersebut memang sangat diperlukan adanya suatu rencana yang tertuang dalam cetak biru perbankan untuk menentukan arah perbankan nasional ke depannya," ujar Reza.

Sebelumnya, pada awal Oktober 2014 lalu, Deputi Komisioner OJK Bidang pengawasan Perbankan I Mulya E Siregar mengatakan OJK akan merilis MPJKI pada bulan November 2014.

MPJKI sendiri akan mencakup cetak biru pengembangan perbankan nasional jangka panjang, baik perbankan konvensional, syariah hingga pasar modal.

Dalam master plan tersebut akan ada strategi konsolidasi perbankan, termasuk bagaimana sebaiknya melakukan konsolidasi perbankan guna menghadapi bank asing.

OJK akan mendorong terciptanya konsolidasi perbankan alias merger mengingat penguatan industri perbankan nasional melalui konsolidasi sangat penting terutama dalam menghadapi liberalisasi perbankan ASEAN.  Menurut Reza, langkah-langkah strategis harus segera dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Besarnya potensi penduduk di Indonesia akan menjadi santapan empuk bagi perbankan asing, terutama untuk golongan "high network" individual di Indonesia.

Jika perbankan Indonesia tidak segera mempersiapkan cetak biru yang berisi strategi pengembangan perbankan ke depannya, lanjut Reza, perbankan Indonesia akan tergilas di negeri sendiri karena kurang siapnya menghadapi persaingan tersebut.

Reza menuturkan, keberadaan MPJKI harus implementatif dalam mendorong penguatan industri perbankan nasional melalui konsolidasi, tidak seperti Arsitektur Perbankan Indonesia.

"Jelas harus yang dapat dengan mudah dan cepat diimplementasikan. Zaman sekarang, terlalu lama jika harus melakukan berbagai macam kajian-kajian teoritis yang belum tentu dapat diaplikasikan. Sementara para pesaing perbankan khususnya untuk perbankan asing sudah tancap gas mengembangkan atau ekspansi ke berbagai wilayah termasuk Indonesia," kata Reza.

Sementara itu, Periset Senior Network of Market Investor (NMI) Ramos Canlas mengatakan, kesiapan industri jasa keuangan Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat penting.

"MEA sudah di depan mata, jika kita tak siap, rasanya sulit untuk dapat bersaing. Malaysia sudah lebih dulu melakukannya dengan merger beberapa bank belum lama ini," ujar Ramos.

Menurut Ramos, momentum saat ini adalah industri perbankan nasional menghadapi ancaman dari perbankan luar negeri. Jika selama ini konsolidasi perbankan tertunda akibat politisasi dan internal industri perbankan sendiri, dengan adanya MPJKI diharapkan dapat menjadi angin segar bagi perbankan di Tanah Air.

Analis Standard & Poors Christ Lee, dalam laporannya berjudul ASEAN Financial Integration: the Long Road to Bank Consolidation, pada pekan ini, mengatakan mayoritas bank di Singapura dan Malaysia menjadi bank yang paling agresif berekspansi di ASEAN.

Demikian pula dengan perbankan Thailand yang juga ekspansi ke negara-negara Indochina. Sedangkan perbankan Indonesia dan Filipina justru lebih memilih bertahan dan memperkuat jaringan domestik. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,