MKMK Berhentikan Patrialis Akbar Secara Tidak Hormat

MKMK Berhentikan Patrialis Akbar Secara Tidak Hormat

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Sukma Violeta pimpin sidang pemberhentian Patrialis Akbar. (foto - ist)

Jakarta - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi, berupa pemberhentian secara tidak hormat kepada Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Patrialis Akbar secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim MK.

"Majelis Kehormatan memutuskan, Saudara Patrialis Akbar secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Hutama)," kata Ketua MKMK Sukma Violetta, dalam sidang putusan akhir terkait kasus dugaan pelanggaran etika Patrialis Akbar di Gedung MK Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2017).

"Untuk itu, Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Saudara Patrialis Akbar dari jabatan sebagai hakim konstitusi," tegas Violeta.

Menurutnya, pengambilan keputusan itu karena sebelumnya MKMK telah bekerja secara maraton sejak dibentuk 27 Januari lalu. Dalam kurun tersebut, MKMK telah memeriksa dan meminta keterangan dari Patrialis Akbar. "MKMK telah meminta keterangan sejumlah saksi, melihat dan mencermati alat bukti, termasuk mendatangi Gedung KPK guna mendalami berbagai informasi," katanya.

Setelah merajut seluruh informasi yang didapat, MKMK pun mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Patrialis Akbar. 

Seperti diketahui, Patrialis Akbar terjaring OTT di Grand Indonesia bersama seorang wanita. Ia diduga menerima suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, KPK juga ikut mengamankan Kamaludin (KM) yang diduga sebagai perantara suap.

Sebagai penerima suap, Patrialis Akbar dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 Huruf C atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2000 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Basuki dan NG Fenny sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999, diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,