Jawa Timur Teratas Tersandung Kasus Korupsi Selama 2016

Jawa Timur Teratas Tersandung Kasus Korupsi Selama 2016

Pemaparan ICW mengenai kasus korupsi selama 2016. (foto - icw)

Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis sejumlah temuan, mengenai kasus korups di Indonesia selama tahun 2016. ICW memaparkan kasus korupsi terbanyak selama 2016 berdasarkan 10 lokasi teratas, di kantornya di kawasan Kalibata Jakarta, Minggu (19/2/2017).
 
Berdasarkan temuan ICW, posisi teratas ditempati Jawa Timur dengan jumlah 64 kasus dan merugikan negara senilai Rp 325 miliar. Kemudian diikuti di Jawa Tengah dengan jumlah 37 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp 28 miliar. Lalu Jawa Barat dengan jumlah 30 kasus, dengan kerugian negara Rp 179 miliar.

Ada juga di Sumatera Utara (28 kasus - Rp 39 miliar), Sulawesi Selatan (27 kasus - Rp 32,6 miliar), Sumatera Selatan (Rp 21 kasus - Rp 49 miliar), Sulawesi Tenggara (20 kasus - Rp 6,6 miliar), NTT (16 kasus- Rp 4,3 miliar), Aceh (16 kasus - Rp 23 miliar) dan Pusat (19 kasus - Rp 221 miliar).

Menurut Staff Investigasi ICW Wana Alamsyah, data yang diperoleh merupakan data sekunder, dan itu semua tidak semata berpusat di provinsi. "Ini keseluruhan, maksudnya ada juga di tingkat kabupaten maupun kota," katanya.

ICW juga menemui kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan pada tahun 2016, berdasarkan lima lembaga teratas. Pemerintah Kabupaten menjadi lembaga tertinggi dengan 219 kasus, yang merugikan negara dengan nilai sebanyak Rp 478 miliar.

Sedangkan untuk sektor korupsi dan kerugian negara ada pada keuangan daerah. Disusul pendidikan, dana desa, sosial kemasyarakatan dan transportasi. 
"APBD menjadi yang paling banyak dikorupsi. Ada 62 kasus yang disidik Aparat Hukum Negara selama 2016. Sedangkan pendidikan menjadi sektor paling rawan," kata Wana.
 
Sementara itu,  41 persen kasus dugaan korupsi pada tahun 2016 terjadi pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Di sektor pengadaan, ada 195 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 680 miliar dan nilai suap sebanyak Rp 23,2 miliar. Sedangkan non-pengadaan ada 287 kasus, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 769 miliar dan nilai suap Rp 7,8 miliar.
 
Wana Alamsyah menjelaskan, meski dilaksanakan secara online sekitar 41 persen korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). "Celah korupsi masih dapat terjadi dalam penyusunan HPS yang di mark-up, atau adanya benturan kepentingan dalam PBJ. Seperti kasus dugaan korupsi yang dilakukan Walikota Madiun, Bambang Irianto dan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman," katanya.
 
Ia mencontohkan, seorang kepala daerah, tidak boleh terlibat dalam PBJ. Hal itu lantaran harus ada keadilan di dalamnya.  "Seorang Kepala Desa juga dilarang ikut terlibat dalam pengadaan, karena harus ada keadilan di dalam situ. Kalau kepala daerah ikut, berarti tidak ada keadilan. Meski perusahaannya memenuhi syarat secara administrasi," katanya.
 
Terkait aktor yang kerap ditetapkan sebagai tersangka, antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, masyarakat, kepala desa, ketua/anggota DPR. "Sekitar 47 persen aktor korupsi adalah ASN/PNS, disusul swasta.
 
Sebagian besar mereka terlibat dalam manipulasi tender dan penyuapan. Sementara masyarakat dan kepala desa menjadi aktor ketiga, yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,