Inaca Sepakati Pajak Bandara Sesuai Standar IATA

Inaca Sepakati Pajak Bandara Sesuai Standar IATA

Inaca Sepakati Pajak Bandara Sesuai Standar IATA

Jakarta - Perhimpunan Perusahaan Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca) menyepakati pemberlakuan pajak bandara harus sesuai dengan standar International Air Transport Association (IATA).

Ketua Umum Inaca Arif Wibowo di Jakarta, Kamis (13/11/2014) mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Umum Anggota Inaca 2014.

"PSC (pajak bandara), sepakat ada tiga hal, yang pertama itu harus standar IATA karena yang terbang ke bandara kita tidak hanya domestik, maskapai luar juga seperti Singapore Airline," kata dia.

Arif mengatakan karena itu harus diatur dalam satu sistem dan tidak bisa berbeda setiap maskapai.

"Tidak bisa sendiri-sendiri, harus jadi satu," katanya.

Dia mengatakan saat ini Kemenhub telah menyurati Kementerian BUMN untuk mempercepat Angkasa Pura I dan II selaku pengelola untuk mensinergikan peraturan tersebut.

"Nanti pemerintah mengirim file kepada IATA, termasuk untuk pajak bandara dan tiket, setelah semua terkoordinasi langsung 'switch on', semua maskapai terekam bersamaan," katanya.

Kedua, terkait pembayaran, kalau mengacu standar IATA, pajak disetorkan kepada AP I dan II dalam jangka waktu tiga minggu.

"Ini yang harus disepakati dulu, kami harus bertemu Pak Dirjen Perhubungan Udara untuk disepakati berapa hari idealnya," katanya.

Ketiga, untuk bandara unit pelaksana teknis (UPT), diberlakukan pembelian tiket oleh maskapai yang akan dibayarkan oleh penumpang pada saat "check-in".

Pasalnya, lanjut dia, pajak bandara di bandara UPT masuk ke dalam PNBP yang harus disetor ke dalam kas negara 1x24 jam, apabila tidak, maka diindikasikan bentuk pidana korupsi.

Sementara, pajak bandara bukan UPT artinya dikelola oleh Angkasa Pura I dan II, memiliki mekanisme berbeda, penyerahan pajak tersebut tidak masuk ke dalam PNBP, jadi batas waktu penyerahan pajak kepada pengelola tergantung kesepakatan, tidak harus 1x24 jam.

Meningkatkan Daya saing Selain itu, Inaca juga sepakat untuk meningkatkan daya saing untuk menghadapi masalah ASEAN Open Sky Policy 2015.

"Kami harus satu suara untuk menciptakan kekuatan bersama sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun iklim usaha bisnis penerbangan yang tangguh," kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional (Inaca) Emirsyah Satar.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sinyal positif yang diberikan oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, kepada Inaca.

"Inaca semestinya menjadi mitra pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan agar bisa memberikan saran-saran terkait regulasi yang dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam industri penerbangan nasional," kata dia.

Emirsyah mengatakan bahwa pihaknya menyambut kebijakan yang diutarakan Jonan tentang peningkatan faktor keselamatan penerbangan dan menyerahkan aspek komersial kepada maskapai penerbangan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

"Kebijakan yang fokus kepada keselamatan dan penyerahan kebijakan komersial kepada mekanisme pasar yang merupakan angin segar agar pelaku bisnis penerbangan nasional punya kemampuan daya saing yang lebih kuat," kata Arif di tempat yang sama.

Dia mengatakan bahwa peningkatan faktor keselamatan sejalan dengan tekad Inaca untuk terus menaikkan kelas keselamatan penerbangan menjadi kategori I berdasarkan standar FAA sehingga menurunkan country safety risk Indonesia yang dapat menekan biaya asuransi pesawat sehingga pada akhirnya menurunkan biaya operasi maskapai.

Ketua Penerbangan Tidak Berjadwal Inaca, Denon Prawiraatmaja, tetap berharap pemerintah bisa menetapkan fixed based operation (FBO) di setiap bandara dan perlu adanya regulasi terbang malam untuk helikopter.

"Inaca juga harus tetap memberikan ide-ide segar kepada pemerintah, terutama soal regulasi yang tergolong kontraproduktif terhadap kemajuan industri penerbangan nasional," kata dia. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,