Masih Tuai Masalah, Proyek Kereta Cepat Dimulai Maret

Masih Tuai Masalah, Proyek Kereta Cepat Dimulai Maret

Warga terkena dampak pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat. (foto - ist)

Bandung - Proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) yang pendanaannya bersumber utang dari Cina Development Bank (CDB) sebesar Rp 74,6 triliun, sejak awal hingga saat ini masih menuai pro kontra.
 
Menurut Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan permasalahan yang muncul pelanggaran terkait aspek hukum tata ruang dan lingkungan serta kehutanan, terutama melanggar tata ruang kabupaten/kota yang dilaluinya dan pembuatan Amdal yang dan terburu-buru. Megaproyek itu pun tidak ada dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, karena tidak menggunakan APBN.

"Banyak aset negara seperti tanah perkebunan, militer, hutan yang dipakai hingga pembebasan lahan menggunakan uang negara, yang saat ini proses pembebasan mendapat komplain dari sejumlah korban. Seperti di wilayah Kabupaten Bandung Barat," katanya dalam rilis laman resmi Pemprov Jabar, Rabu (22/2/2017).

Menurut Dadan, di luar aset negara yang dipakai dan dilepaskan yang harus dilakukan atas persetujuan DPR RI, dipastikan pembuatan trase kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan merampas dan menggusur sekurang-kurangnya 3.000 bangunan di kawasan permukiman. 

"Sedikitnya 150 bangunan usaha, 2.550 ha lahan pertanian, hampir 900 KK kehilangan pekerjaan sebagai petani dan buruh tani, serta sekitar 150 KK kehilangan usahanya,"katanya.
 
Dengan demikian, berbagai pertimbangan hukum, dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dan kerugian rakyat yang akan ditimbulkan ke depan, sebagai aliansi masyarakat sipil Jawa Barat menyatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dipaksakan, melanggar hukum, tidak akuntabel dan tidak urgen.
 
Untuk itu, pihaknya menentang dan menuntut pembatalan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. "Megaproyek Kereta Cepat Jakarta Bandung hanya menguntungkan pengembang properti dan industri, yang akan merampas tanah rakyat di Jawa Barat," tegas Dadan.

Sementara, dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten Karawang segera mengeluarkan izin lokasi kereta cepat di tiga desa di Kecamatan Teluk. "Izin lokasi itu meliputi izin pembangunan jalur rel kereta api cepat dan stasiun kereta api cepat," katanya.
 
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan menyatakan, kontruksi tahap pertama pengerjaan kereta cepat rute Jakarta Bandung mulai dijalankan Maret 2017, dengan hasil pembebasan lahan mencapai 60 persen.
 
Menurutnya, 60 persen lahan yang dibebaskan merupakan jalur kereta cepat, dan sebagian besar merupakan lahan di Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat. Tahap pertama, pengerjaan akan dijalankan sepanjang 26 km secara parsial. "Kami persiapan untuk memulai pekerjaan bulan depan. Walini lalu ada beberapa lokasi lain," kata Hanggoro di Gedung Pakuan Bandung.
 
KCIC menargetkan sisa lahan yang dibutuhkan bisa dituntaskan tahun ini. Salah satu yang menjadi perhatian, lahan milik TNI AU di Bandara Halim Perdanakusuma yang masih menempuh tahap negosiasi. Pengerjaan proyek dan pembebasan lahan dijalankan berdasarkan Undang Undang RI nomor 2/2012, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, lalu pekerjaan sipil.
 
Mengenai kebutuhan dana kontruksi, masih menempuh tahap finalisasi peminjaman. "Belum bisa memberikan angka, karena masih proses pembahasan. Jal tu jangan sampai nanti mengganggu proses pembahasan," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,