Masjid Ahmadiyah di Sawangan Depok Kembali Disegel

Masjid Ahmadiyah di Sawangan Depok Kembali Disegel

Masjid jemaah Ahmadiyah di Jalan Raya Sawangan Kota Depok disegel aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jumat 24 Februari 2017. (foto - Twitter)

Depok - Masjid jemaah Ahmadiyah yang berada di Jalan Raya Sawangan Kota Depok Jawa Barat, disegel aparat Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok. Masjid tersebut disegel setelah aparat menerima banyak komplain dari warga sekitar.

Disaksikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sawangan, M Syafei; Pengasuh Pesantren Al Karimiyah, Damanhuri; tokoh agama setempat, Ahmad Fakhrudin dan sejumlah warga, aparat menyegel masjid tersebut.

Kepala Kantor Satpol PP Kota Depok, Dudi Mi’raz menyatakan, penyegelan masjid tersebut sudah yang keenam kalinya. Masjid disegel karena warga melaporkan tentang aktivitas jemaah Ahmadiyah di tempat ibadah itu. "Berdasarkan laporan itu kami kemudian merapatkan dengan bermusyawarah, hingga akhirnya kami lakukan penyegelan" katanya, Jumat (24/2/2017).

Diharapkan, jemaah Ahmadiyah mematuhi larangan beraktivitas peribadatan di masjid itu setelah dipasangi tanda segel. Aparat tentu akan bertindak tegas jika segel dirusak atau diturunkan. "Kami akan mengambil sarana dan prasarana yang ada," tegas Dudi.

Seperti diketahui, Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan Islam yang didirikan Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di negara bagian Punjab India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.

Menurut sudut pandang umum umat Islam, ajaran Ahmadiyah dianggap melenceng karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi (Isa al Masih dan Imam Mahdi).

Hal itu bertentangan dengan pandangan umum Islam yang memercayai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, meski juga memercayai kedatangan Isa al Masih dan Imam Mahdi. Pengikut kelompok itu pun di Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang telah berbadan hukum pada tahun 1953.

Pada 9 Juni 2008, pemerintah Indonesia resmi melarang kegiatan keagamaan Ahmadiyah, terutama yang dianggap bertentangan dengan Islam. Larangan itu merupakan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.

Menurut Menteri Agama Maftuh Basyuni saat itu, keputusan bersama tiga pejabat pemerintah sebenarnya tidak berisi perintah larangan terhadap kegiatan Ahmadiyah. "SKB itu hanya untuk meminta Ahmadiyah kalau dia menganggap sebagai seorang Islam, meninggalkan pengakuannya terhadap nabi lain selain Nabi Muhamad sebagai nabi terakhir," katanya.

Pemerintah, kata Menteri Maftuh akan menindak secara pidana jika Ahmadiyah masih melanjutkan kegiatan penyebaran agama, seperti sebelum terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Sementara Jaksa Agung Hendarman Supanji mengemukakan, pengawasan SKB tentang Ahmadiyah akan diserahkan kepada polisi, serta masing-masing pemerintah daerah. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,