Terkuak Bagi-bagi Rp 2,558 Triliun Korupsi Berjamaah e-KTP

Terkuak Bagi-bagi Rp 2,558 Triliun Korupsi Berjamaah e-KTP

Berkas kasus dibawa ke ruang sidang perdana korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 9 Maret 2017. (foto - ist)

Jakarta - Mengungkap sejumlah nama pejabat tinggi yang terlibat kasus korupsi e-KTP, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) pun membuka fakta lain dalam dakwaan yang dibacakan di sidang perdana korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Jaksa KPK menyebutkan, pada Februari 2010 setelah rapat pembahasan anggaran, Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kemendagri yang mengurusi proyek e-KTP mulai aktif menemui mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.

Ia diduga menindaklanjuti kesepakatan pemberian uang yang telah disepakati oleh Andi, Irman dan anggota Komisi II DPR, yang menyarankan pemberian itu agar usulan Kemendagri segera disepakati. Irman juga mengarahkan Andi agar berkoordinasi dengan Sugiharto selaku anak buahnya.

Andi dan Irman juga bersepakat menemui Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Tujuan keduanya agar Setya Novanto memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek e-KTP tersebut.

"Menindaklanjuti kesepakatan itu, para terdakwa bersama-sama dengan Andi Narogong dan Diah Anggraini melakukan pertemuan dengan Setya Novanto di Hotel Gran Melia Jakarta. Setya Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," kata jaksa KPK.

Lalu, Irman dan Andi pun kembali menemui Setya Novanto di ruang kerjanya di lantai 12 gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto mengaku akan mengondisikan pimpinan fraksi lainnya. "Atas pernyataan itu, Setya Novanto mengatakan, ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya," katanya.

Selain Setya Novanto, pada bulan Juli-Agustus 2010, saat DPR mulai melakukan pembahasan RAPBN Tahun 2011, Andi mulai lebih intens bertemu dengan Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin. Pembahasan anggaran itu pun mencapai konklusi dengan menggunakan uang negara Rp 5,9 triliun.

"Andi Agustinus alias Andi Narogong beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR, khususnya Setya Novanto, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin. Sebab anggota DPR itu dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar, yang dapat mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," ucap jaksa KPK.

Adapun kesepakatan yang dijalin menyebutkan, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek, sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak.

Antara lain, beberapa pejabat Kemendagri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365.400.000.000, anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261.000.000.000, Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau Rp 574.200.000.000, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783.000.000.000. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,