Larangan Siaran Langsung Soal Sidang e-KTP Patut Dicurigai

Larangan Siaran Langsung Soal Sidang e-KTP Patut Dicurigai

Larangan siaran langsung sidang kasus e-KTP mendapat kecaman dari berbagai kalangan. (foto - ist)

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam mengenai larangan siaran langsung, sidang kasus mega korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang terbuka untuk umum.
 
Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho pelarangan siaran langsung sidang kasus e-KTP mencurigakan. Ia khawatir, hal itu lantaran adanya intervensi dari pihak luar terhadap institusi pengadilan.
 
"Dalam sejarah KPK dan pengadilan Tipikor berdiri, baru kali ini perkara korupsi tidak boleh disiarkan secara langsung. Ini mencurigakan, kalau mau dibikin kebijakan keseluruhan jangan hanya untuk kasus e-KTP," kata Emerson di kawasan Gondangdia Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
 
Padahal, lewat sidang itu publik bisa mengawasi secara langsung proses persidangan kasus mega korupsi proyek e-KTP. Sebab, jika tidak diawasi, nama-nama yang ada dalam dakwaan tidak muncul dalam proses persidangan.
 
"Pengadilan harus menjawab hal itu apakah ada intervensi? Menurut ICW, di kasus ini harus ada gaduhnya. Sebab kalau tidak ada gaduhnya, nanti takutnya pelakunya lolos," katanya.
 
Sementara itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menyebutkan, langkah yang diambil oleh pengadilan merupakan bentuk pelanggaran dari kebebasan pers.
 
"Negara ini kita tahu banyak yang jadi tersangka, tapi setelah berjalannya waktu tiba-tiba jadi tokoh nasional. Jadi menurut saya bagusnya dibuka, karena ke depan tidak ada lagi sanksi sosial kalau tidak dibuka," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,